1 Bulan Jadi Menkeu, Purbaya Dipuji Mahfud MD Tegas dan Berani: Jika Tak Ada Perubahan, Pajak Terus

TRIBUNNEWS.COM - Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan pujian kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, atas gebrakan-gebrakan yang dilakukannya dari awal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya dilantik sebagai Menkeu pada 8 September 2025 lalu dan hari ini, Rabu (8/10/2025), tepat satu bulan dia menjabat.

Dari awal setelah dilantik, dalam waktu hitungan hari, Purbaya telah menyuntikkan dana pemerintah Rp200 triliun ke bank nasional untuk memacu kredit untuk sektor riil. Dana itu awalnya mengendap di Bank Indonesia (BI). 

Kemudian, kebijakan terbaru Purbaya yang kini ramai dibicarakan adalah terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) karena alasan banyak penyelewengan atau ketidaksesuaian belanja di daerah, sehingga pemerintah pusat ingin penggunaan anggaran di daerah dioptimalkan agar lebih efektif dan bersih.

Mengenai kebijakan-kebijakan Purbaya sejauh ini, Mahfud mengatakan bahwa langkah-langkah itu memberikan dampak yang bagus untuk penataan keuangan negara.

Mahfud juga memuji Purbaya sangat percaya diri dalam mengeluarkan berbagai kebijakan barunya tersebut, sehingga dapat meyakinkan banyak orang.

"Secara pribadi saya tidak kenal, tapi melihat langkah-langkahnya pada saat hari dia dilantik dan seterusnya itu menurut saya bagus juga untuk membuat warna baru terhadap penataan keuangan kita," ungkap Mahfud, Rabu, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official.

"Karena orang ini lalu menggebrak-gebrak dengan penuh percaya diri dan untuk orang awam meyakinkan, meskipun tentu para ekonom bisa berbeda pendapat. Ada yang bilang itu berbahaya, ada yang enggak," katanya.

Mahfud pun mengatakan, banyak hal bagus tentang Purbaya di matanya, bahkan dia juga menilai Purbaya sangat tegas dan berani.

Kendati demikian, Mahfud tetap mengingatkan bahwa baru satu bulan Purbaya menjabat sebagai Menkeu, jadi untuk ke depannya, Mahfud juga masih akan menilai kembali kinerja-kinerjanya yang lain.

Mahfud berharap, seterusnya Purbaya bisa mempertahankan kinerja-kinerja seperti sekarang ini.

Baca juga: Setelah Bank Himbara, Menkeu Purbaya Berencana Kucurkan Dana Rp20 T ke Bank Jakarta

"Langkah-langkahnya tidak berubah. Ini memberi warna baru, pertama orangnya berani, tegas ya, kemudian kreatif juga. Banyak hal yang saya tandai bagus, tetapi ingat ini bagus sampai saat ini, berikutnya nanti kita nilai kembali, kita berharap dia akan tetap seperti ini," paparnya.

Menurut Mahfud, penting ada perubahan seperti yang dilakukan oleh Purbaya sekarang ini, karena jika tidak ada perubahan, nanti sedikit-sedikit akan ada pajak terus.

"Penting (ada gebrakan baru), karena kalau tidak ada perubahan, kalau perlu apa pajak, kalau perlu apa pajak, kalau ini kan nggak, misalnya ya kita stimulasi aja pertumbuhan ekonomi dengan suntikan dana, pajak naik sendiri, nggak usah cari-cari pajak lagi, gitu kan bagus, bagi orang awam seperti saya loh yang bukan ekonom, oh iya ya bagus juga gitu," jelas Mahfud.

Mahfud juga menambahkan, terkait kritik-kritik yang dilayangkan kepada Purbaya itu merupakan sesuatu yang biasa karena pandangan setiap orang memang berbeda.

Menurut Mahfud, yang terpenting adalah Purbaya mampu membuktikan bahwa dia bisa membawa perubahan sebagai bendahara negara yang sebelumnya dipegang oleh Sri Mulyani.

"Saya paham terhadap kritik-kritik itu, tapi itu kan soal pandangan saja, tetapi dia mampu memecah kebekuan dari penataan keuangan yang mungkin selama 15 tahun dipercayakan kepada Ibu Sri Mulyani ya," katanya.

Apa Saja Gebrakan Purbaya Selama Jabat Menkeu?

• Salurkan Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara

Purbaya menyalurkan sekitar Rp200 triliun dari kas negara yang selama ini mengendap di rekening BI ke lima bank nasional, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN).

Dari total dana Rp 200 triliun, Bank Mandiri, BRI dan BNI mendapat alokasi terbesar, masing-masing Rp 55 triliun. Sementara BTN dicairkan Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Tujuan dana tersebut disalurkan untuk mendukung ketersediaan likuiditas guna mendorong peningkatan penyaluran kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dana Rp 200 triliun akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah. Purbaya yakin dana itu tidak akan dibiarkan mengendap karena ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.

• Pastikan Cukai Rokok Tak Naik 2026

Purbaya juga memastikan tidak ada kenaikan tarif cukai rokok pada 2026 mendatang.

Pihaknya, kata Purbaya, tengah menyiapkan sistem khusus industri hasil tembakau (IHT) dengan konsep sentralisasi dengan melibatkan pelaku industri kecil hingga besar.

Harapannya, sistem itu bisa menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini tidak membayar pajak.

Meski cukai tidak naik, harga jual eceran (HJE) rokok tetap naik.

• Kejar Penunggak Pajak

Selanjutnya, Purbaya menyatakan tengah mengejar 200 penunggak pajak yang sudah berkekuatan hukum (inkracht) dan targetnya negara bisa mengantongi Rp 60 triliun.

Dengan adanya status yang sudah inkracht secara hukum, kata Purbaya, membuat para penunggak pajak besar tidak bisa menghindar lagi.

Hingga saat ini, tercatat ada 84 wajib pajak yang telah membayarkan utang senilai Rp 5,1 triliun.

Dengan demikian, masih ada 116 wajib pajak lagi yang belum membayar tunggakannya. Purbaya pun masih terus akan menargetkan sisanya untuk membayar ke negara hingga akhir tahun.

Ancam Tarik Anggaran Kementerian yang Tak Bisa Belanja

Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana menganggur di kementerian dan lembaga yang serapannya belum optimal.

Dana yang ditarik dari kementerian itu akan segera didistribusikan ke program-program lain yang siap berjalan. 

Dengan begitu, kata Purbaya, alokasi anggaran tetap produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

• Tarik Dana MBG yang Tak Terserap Optimal

Selain itu, Purbaya juga menyatakan bakal menarik anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dananya tidak terserap maksimal, terhitung akhir Oktober hingga Desember.

Purbaya menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

Dia mengatakan, nantinya dana yang tidak terserap itu akan dialihkan ke program lain.

“Tetap saya akan nilai sampai akhir Oktober, kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun tidak terpakai, saya ambil uangnya."

"Tidak ada bedanya kok, enggak ada yang berubah. Kalau enggak dipakai ya diambil, di sana juga nganggur duitnya, saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).

• Desak Pembangunan Kilang Minyak

Purbaya meminta PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Dia mengatakan, langkah ini penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Purbaya pun menegaskan, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

"Kalau rencana dijalankan dengan cepat, kita bisa hemat subsidi. Dan sebagian value added akan tercipta di sini, bukan di negara lain," tegasnya.

Purbaya menambahkan, jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.

• Pangkas Transfer ke Daerah

Purbaya menyatakan bakal memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026.

Namun, sejumlah gubernur dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), meminta agar Purbaya tak memotong anggaran TKD tersebut.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, penurunan anggaran TKD 2025 itu membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.

Purbaya pun memahami keinginan pemda agar beban mereka dikurangi dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Namun, untuk saat ini, katanya, dirinya selaku Bendahara Negara masih harus menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai ketentuan.

Purbaya kemudian menjelaskan, disiplin fiskal diperlukan mengingat saat ini perekonomian cenderung melambat sehingga dibutuhkan anggaran dari APBN untuk menstimulus perekonomian.

"Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis," ucapnya, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Purbaya pun berjanji akan mengevaluasi kembali postur alokasi anggaran TKD 2026 apabila perekonomian membaik, pendapatan negara bertambah, dan pemda memperbaiki kualitas belanja mereka. 

"Pada dasarnya tergantung mereka (pemda) sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa seharusnya seperti ini lagi (TKD naik)," tukasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah)