Pengamat Akui Kemunculan Purbaya Disukai Media dan Rakyat: Tapi Belum Tahu Seberapa Sukses Dia Nanti

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengatakan bahwa kemunculan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini membawa dampak positif.

Bahkan, kata dia, kemunculan Purbaya ini disukai oleh media dan rakyat Indonesia dengan gaya koboi dan berbagai gebrakan kebijakannya yang mendapatkan dukungan positif dari masyarakat.

Semenjak dia dilantik menjadi Menkeu, berbagai kebijakan Purbaya mendapatkan sorotan publik dan hingga kini dia juga viral di media sosial dengan segala kegiatannya.

"Saya nggak tahu nanti, karena dia terlalu melambung saat ini, media suka, rakyat suka, media sosialnya dia, tim komunikasinya mungkin kuat juga ya sehingga viral di mana-mana di media sosial," ungkap Hendri, Kamis (9/10/2025), dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club.

"Entah hingga berapa lama rakyat menikmati permainan drama seorang Purbaya sampai akhirnya mereka menyadari bahwa kantongnya nggak tebel-tebel, kantongnya tipis aja," imbuhnya.

Namun, Hendri mengatakan bahwa kesuksesan Purbaya ini belum bisa diukur untuk sekarang ini, karena bagaimana dampak kebijakannya untuk ekonomi Indonesia belum terbukti dengan pasti.

"Dia kritik ketenagakerjaan, dia kritik pertamina, dia kritik BUMN, kritik bank-bank himbara, tapi kan kita nggak tahu nih seberapa sukses nanti dia, bagaimana kemudian pajak, bea cukai, bisa memutar ekonomi Indonesia lagi, itu belum tahu," ucapnya.

Meski demikian, Hendri mengakui bahwa kemunculan Purbaya bisa menumbuhkan rasa positif di masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo saat ini.

"Memang Purbaya ini sebuah fenomena baru jelang 1 tahun Pak Prabowo yang mungkin juga bisa menumbuhkan optimisme dan menumbuhkan rasa positif di masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya.

"Sampai kapannya, nanti rakyat pasti yang menentukan, tapi yang jelas kita semua yang hadir di sini, semua teman-teman yang ada di ILC (Indonesia Lawyers Club) kali ini harus mengakui bahwa kita memang terjebak Purbaya," tambah Hendri.

Hendri juga mengatakan salah satu hal yang disorot dari sosok Purbaya itu adalah dia tidak akan peduli dengan yang lain, asalkan RI 1 atau Presiden Prabowo sudah tahu dan setuju dengan kebijakan yang dia buat.

Baca juga: Menkeu Purbaya Tak Gentar Diprotes Puluhan Gubernur, Tetap Ngotot Potong Transfer ke Daerah

Dia juga mengatakan rakyat sekarang ini sangat suka dengan gebrakan-gebrakan dan gaya koboi ala Purbaya, hingga menteri baru itu viral di mana-mana.

"Purbaya nggak peduli yang lain 'yang penting RI 1 tahu udah beres', dan menariknya lagi, kan orang menggosipkan si Purbaya ini orang siapa, emang rakyat peduli? Enggak, yang rakyat peduli itu gebrakan-gebrakannya, koboi-koboinya itu," katanya.

Oleh karena itu, Hendri pun menyebut hal ini sebagai fenomena media darling yang tidak biasa karena selama ini sangat jarang terjadi, apalagi terhadap Menteri Keuangan.

"Mungkin hasil timnas kita lawan Arab Saudi pun akan dikomentari oleh Purbaya dan bisa viral juga itu nanti. Jadi ini fenomena media darling yang nggak biasa, mana ada Menteri Keuangan media darling, jarang terjadi," ujar Hendri.

Media darling adalah sosok, tokoh, atau entitas, seperti merek atau organisasi yang sangat populer di media dan sering mendapatkan liputan dengan nada positif.

Mereka dianggap sebagai sumber berita yang menarik dengan nilai berita tinggi, sehingga mudah disukai dan sering diliput oleh awak media.

Apa Saja Gebrakan Purbaya Selama Jabat Menkeu?

• Salurkan Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara

Purbaya menyalurkan sekitar Rp200 triliun dari kas negara yang selama ini mengendap di rekening BI ke lima bank nasional, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN).

Dari total dana Rp 200 triliun, Bank Mandiri, BRI dan BNI mendapat alokasi terbesar, masing-masing Rp 55 triliun. Sementara BTN dicairkan Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Tujuan dana tersebut disalurkan untuk mendukung ketersediaan likuiditas guna mendorong peningkatan penyaluran kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dana Rp 200 triliun akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah. Purbaya yakin dana itu tidak akan dibiarkan mengendap karena ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.

• Pastikan Cukai Rokok Tak Naik 2026

Purbaya juga memastikan tidak ada kenaikan tarif cukai rokok pada 2026 mendatang.

Pihaknya, kata Purbaya, tengah menyiapkan sistem khusus industri hasil tembakau (IHT) dengan konsep sentralisasi dengan melibatkan pelaku industri kecil hingga besar.

Harapannya, sistem itu bisa menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini tidak membayar pajak.

Meski cukai tidak naik, harga jual eceran (HJE) rokok tetap naik.

• Kejar Penunggak Pajak

Selanjutnya, Purbaya menyatakan tengah mengejar 200 penunggak pajak yang sudah berkekuatan hukum (inkracht) dan targetnya negara bisa mengantongi Rp 60 triliun.

Dengan adanya status yang sudah inkracht secara hukum, kata Purbaya, membuat para penunggak pajak besar tidak bisa menghindar lagi.

Hingga saat ini, tercatat ada 84 wajib pajak yang telah membayarkan utang senilai Rp 5,1 triliun.

Dengan demikian, masih ada 116 wajib pajak lagi yang belum membayar tunggakannya. Purbaya pun masih terus akan menargetkan sisanya untuk membayar ke negara hingga akhir tahun.

Ancam Tarik Anggaran Kementerian yang Tak Bisa Belanja

Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana menganggur di kementerian dan lembaga yang serapannya belum optimal.

Dana yang ditarik dari kementerian itu akan segera didistribusikan ke program-program lain yang siap berjalan. 

Dengan begitu, kata Purbaya, alokasi anggaran tetap produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

• Tarik Dana MBG yang Tak Terserap Optimal

Selain itu, Purbaya juga menyatakan bakal menarik anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dananya tidak terserap maksimal, terhitung akhir Oktober hingga Desember.

Purbaya menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

Dia mengatakan, nantinya dana yang tidak terserap itu akan dialihkan ke program lain.

“Tetap saya akan nilai sampai akhir Oktober, kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun tidak terpakai, saya ambil uangnya."

"Tidak ada bedanya kok, enggak ada yang berubah. Kalau enggak dipakai ya diambil, di sana juga nganggur duitnya, saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).

• Desak Pembangunan Kilang Minyak

Purbaya meminta PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Dia mengatakan, langkah ini penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Purbaya pun menegaskan, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

"Kalau rencana dijalankan dengan cepat, kita bisa hemat subsidi. Dan sebagian value added akan tercipta di sini, bukan di negara lain," tegasnya.

Purbaya menambahkan, jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.

• Pangkas Transfer ke Daerah

Purbaya menyatakan bakal memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026.

Namun, sejumlah gubernur dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), meminta agar Purbaya tak memotong anggaran TKD tersebut.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, penurunan anggaran TKD 2025 itu membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.

Purbaya pun memahami keinginan pemda agar beban mereka dikurangi dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Namun, untuk saat ini, katanya, dirinya selaku Bendahara Negara masih harus menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai ketentuan.

Purbaya kemudian menjelaskan, disiplin fiskal diperlukan mengingat saat ini perekonomian cenderung melambat sehingga dibutuhkan anggaran dari APBN untuk menstimulus perekonomian.

"Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis," ucapnya, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Purbaya pun berjanji akan mengevaluasi kembali postur alokasi anggaran TKD 2026 apabila perekonomian membaik, pendapatan negara bertambah, dan pemda memperbaiki kualitas belanja mereka. 

"Pada dasarnya tergantung mereka (pemda) sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa seharusnya seperti ini lagi (TKD naik)," tukasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah)