Deretan PGRI Daerah yang Tolak Wacana Guru Cicipi MBG meski Ada Insentif Rp100 Ribu per Hari Kerja

Menurutnya, nyawa guru menjadi taruhannya, mengingat sederet kasus keracunan program MBG yang masih merebak di sejumlah daerah.

"Namanya manusia, nyawa kan tidak bisa coba-coba. Kalau ternyata makanannya tidak sehat, itu bisa membahayakan bapak-ibu guru," kata Prof. Nur Khoiri, Kamis (2/10/2025), diwartakan TribunBanyumas.

Prof. Nur Khoiri pun menilai, tanggung jawab pengawasan program MBG yang dilimpahkan kepada guru adalah hal yang sangat disayangkan.

Sebab, sebelum ada program MBG, guru sudah memiliki banyak tugas selain tugas utama mereka berupa mendidik, mengajar, dan membimbing siswa.

Menurutnya, sebaiknya BGN menyederhanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam program MBG untuk memastikan kualitas hidangan sebelum diberikan kepada murid, daripada menyerahkan tugas pengawasan kepada para guru.

"Makanan bisa diperiksa tanpa harus dimakan. Bisa dilihat, dicermati, bahkan diraba. Kalau ada lendir, bau, atau tekstur yang aneh, itu sudah jadi tanda (tidak layak kosumsi)," ujarnya.

Dia juga mendorong agar pengawasan MBG melibatkan unsur komite sekolah.

"Pelibatan komite penting agar ada kontrol dari masyarakat. Jangan semua dibebankan ke guru. Guru biar fokus mengajar," tegasnya.

PGRI Kabupaten Blora

Ketua PGRI Kabupaten Blora, Yatni, menyatakan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah yang mewajibkan guru sebagai pencicip menu MBG sebelum dibagikan kepada para siswa.

"Saya secara pribadi maupun organisasi PGRI sangat tidak setuju sekali ini kaitannya dengan itu," kata Yatni saat ditemui di kantornya, Blora, Jawa Tengah, Senin (6/10/2025), diwartakan TribunJateng.

Alasan dari penolakan ini adalah karena guru tidak mendapat jatah dari program tersebut, dan jika terjadi keracunan, guru juga bisa menjadi korban.

"Terus nanti kalau ada keracunan, kami yang menjadi korban ini. Menurut kami, secara organisasi tidak tepat," terang dia.

Yatni juga menyebut, selama ini pihak guru tidak pernah dilibatkan dalam program MBG, baik dari perencanaan bahan makanan sampai dengan pilihan menu yang akan dibagikan kepada para siswa.

"Kami di sekolah itu hanya menerima barang jadi. Tinggal membagi kepada siswa selaku penerima manfaat," ujarnya.

Selain itu, Yatni menjelaskan, mencicipi makanan yang bukan haknya merupakan tindakan yang tidak baik untuk dicontoh para siswa.