Program Makan Bergizi Gratis
Deretan PGRI Daerah yang Tolak Wacana Guru Cicipi MBG meski Ada Insentif Rp100 Ribu per Hari Kerja
Meski ada insentif Rp100 ribu per hari kerja, tugas guru mencicipi menu MBG menuai kontroversi; PGRI di sejumlah daerah terang-terangan menolak.
"Nek (kalau) dicicipi, kan berarti nyisani (memberikan makanan sisa kepada) murid nanti. Ini enggak baik," tutur Yatni.
Meski tidak setuju guru menjadi tester makanan, Yatni menyatakan, pihaknya tetap mendukung penuh program MBG yang selama ini telah berjalan.
Menurutnya, MBG memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dengan memberikan gizi mencukupi kepada para siswa.
"Kami PGRI sangat mendukung sekali sepanjang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.
PGRI Kabupaten Purworejo
Ketua PGRI Purworejo, Irianto Gunawan, menyatakan penolakan terhadap wacana guru menjadi tester alias mencicipi MBG dulu sebelum disajikan kepada murid.
Ia mengungkap, ada beberapa pertimbangan di balik penolakan ini, salah satunya adalah tidak ada komunikasi yang jelas antara penanggung jawab MBG dan PGRI saat ini.
"(PGRI) Purworejo ini jelas tidak setujulah (adanya tester MBG). Pertama, karena dari awal juga tidak dilibatkan," kata Irianto melalui pernyataan resminya, Rabu (8/10/2025), dilansir Kompas.com.
Kemudian, Irianto mengungkap alasan lain, yakni adanya dugaan penanggung jawab MBG mau lepas tangan.
"Mestinya di tempat SPPG itu ada tester-nya, mereka berani menyajikan maka harus berani bertanggung jawab," ujar Irianto.
Dirinya mencontohkan, jika saat mencicipi menu MBG, kemudian guru atau kepala sekolah yang menjadi korban, siapa pihak yang harus bertanggung jawab.
"Siapa yang mau tanggung jawab? Mestinya penyedia itu juga harus bertanggung jawab bahwa makanan ini aman. Jangan sampai mengorbankan orang lain, tapi yang mendapat keuntungan mereka," tegas Irianto.
Menurut Irianto, insentif Rp100.000,00 per orang setiap hari kerja untuk mencicipi menu MBG tidak sepadan, apalagi guru juga yang ditugaskan untuk mengumpulkan ompreng yang telah dipakai kepada SPPG.
"Belum lagi kalau jumlahnya kurang, maka sekolah suruh ganti," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Rizki A.)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.