Erick Thohir: Indonesia Siap Hadapi Gugatan Israel usai Tegas Tolak Atlet Negara Tersebut

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Indonesia menolak kedatangan enam atlet senam asal Israel untuk berlaga di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.
• Keputusan ini merupakan bentuk konsistensi politik luar negeri Indonesia yang menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
• Menpora Erick Thohir menegaskan kesiapan menghadapi gugatan Federasi Senam Israel ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dan menekankan bahwa kebijakan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya yakni menolak kedatangan enam atlet senam asal Israel untuk berlaga di Indonesia, bahkan akan melakukan pencabutan visa.

Para atlet senam asal Israel tersebut dijadwalkan berlaga dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik (53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025) di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.

Keputusan ini menjadi penegasan politik luar negeri Indonesia yang sejak awal berdiri menolak segala bentuk penjajahan, termasuk agresi Israel terhadap Palestina.

Diketahui adanya penolakan tersebut, Federasi Senam Israel ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (Court of Arbitration for Sport/CAS) melakukan upaya banding atas pencabutan visa para atletnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan, pemerintah siap menghadapi upaya banding yang dilakukan pihak Israel.

“Kami sudah mengetahui bahwa ada rencana dari Federasi Senam Israel untuk menggugat ke CAS. Kami sedang mengantisipasi gugatan tersebut dan tentunya ada aturan tersendiri, baik di level CAS dan utamanya di Indonesia mengenai hal ini, sehingga kami akan hadapi gugatan dengan terhormat,” ujar Erick, mengutip laman kemenpora.go.id, Senin (13/10/2025).

Erick menegaskan keputusan tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam berbagai forum internasional menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai negara itu mengakui keberadaan Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Klaim Pihak Israel dan Sikap Tegas Pemerintah

Sebelumnya, media Jewish News Syndicate (JNS) dari Israel melaporkan bahwa Indonesia disebut akan menerima kehadiran enam atlet Israel, termasuk pesenam andalan Artem Dolgopyat.

Namun kabar itu segera dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

“Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel, dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel,” kata Yusril.

Baca juga: 20 Sandera Israel Dibebaskan, Keluarga Sambut Kepulangan Mereka

Ia juga mengungkap bahwa setelah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi Agus Indrianto, federasi senam artistik internasional yang sebelumnya menjadi sponsor telah menarik kembali dukungannya karena mengetahui sikap tegas Indonesia tersebut.

“Federasi senam artistik internasional sudah menarik sponsorship mereka, karena memahami bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa bagi atlet Israel,” ujarnya.

Yusril menegaskan keputusan ini sepenuhnya berada dalam garis kebijakan Presiden Prabowo.

“Pemerintah Indonesia tidak akan membuka hubungan dalam bentuk apa pun dengan Israel hingga Palestina diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Sikap ini juga sejalan dengan aspirasi rakyat,” katanya menambahkan.

Dukungan dari Organisasi Islam dan Tokoh Nasional

Keputusan pemerintah tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Mereka menilai, kehadiran atlet Israel di Indonesia dapat menimbulkan polemik publik dan mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menilai, izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Indonesia berpotensi memicu kegaduhan publik.

“Indonesia sejak awal berdiri telah menegaskan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, jadi tidak ada alasan apa pun bagi kita untuk menerima mereka datang dan bertanding,” ujarnya.

Senada, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga menolak keras rencana kehadiran atlet Israel di Jakarta.

“Tidak ada gunanya kita membangun hubungan olahraga dengan negara yang tega melakukan ethnic cleansing dan genosida. Kehadiran mereka hanya akan menimbulkan kegaduhan di negeri ini,” tegasnya.

Ia menilai, dalam kondisi bangsa yang sedang berupaya menjaga persatuan dan kedamaian, langkah menerima atlet Israel justru kontraproduktif.

Sikap Daerah dan MUI: Teguh pada Amanat Konstitusi

Penolakan juga datang dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mengizinkan atlet Israel bertanding di ibu kota.

“Sebagai Gubernur Jakarta, dalam kondisi seperti ini saya pasti tidak mengizinkan. Kehadiran mereka hanya akan memantik kemarahan publik, terlebih di tengah agresi militer Israel di Gaza,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (8/10/2025).

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mendukung penuh keputusan pemerintah.

Menurutnya, jika atlet Israel diizinkan bertanding, hal itu akan mencederai dukungan Indonesia terhadap Palestina serta inkonsisten dengan sikap Presiden Prabowo di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang keras kekejaman Israel di Gaza.

Konsistensi Sikap Indonesia

Penolakan terhadap atlet Israel bukan semata persoalan olahraga, tetapi juga bagian dari konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Pemerintah menilai, genosida dan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di Gaza menjadi alasan moral sekaligus politik untuk menutup pintu bagi kehadiran atlet dari negara tersebut.

“Pemerintah Indonesia tidak menentang olahraga, tetapi menegakkan prinsip kemanusiaan dan konstitusi. Ini bukan sekadar soal kompetisi, melainkan soal sikap bangsa,” tegas Menpora Erick Thohir.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Ilham Rian Pratama/Abdul Qodir/Rahmat Fajar Nugraha/Rifqah)