Komisi I DPR Dorong Pemerintah Terus Percepat Penetrasi Akses Internet ke Pelosok Desa

Ringkasan Berita:

• Komisi I menanggapi Program Kampung Internet sebagai langkah strategis untuk mempercepat penetrasi internet broadband ke desa
• Pembangunan Ekosistem Digital Berkelanjutan Program ini dinilai bukan sekadar penyediaan akses internet, tetapi juga membangun fondasi ekosistem digital yang berkelanjutan.
• Akses internet cepat diyakini akan mempercepat transformasi UMKM desa dan membuka pasar baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Parlemen angkat bicara menanggapi Program Kampung Internet 2025 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

Program ini dinilai langkah strategis untuk mempercepat penetrasi internet fixed broadband hingga ke pelosok desa, di tengah target pemerintah untuk meningkatkan cakupan dari 21 persen saat ini menjadi 50% pada 2029.

"Kami di Komisi I mendukung terobosan Kemenkomdigi melalui Kampung Internet. Ini merupakan langkah afirmatif yang selaras dengan target RPJMN 2025-2029. Program ini adalah fondasi untuk mencapai visi tersebut," ujar Anggota DPR RI Komisi I, Farah Puteri Nahlia, Senin (13/10/2025).

Lebih lanjut, Farah menekankan bahwa program ini menunjukkan visi pemerintah yang komprehensif dalam membangun ekosistem digital dari hulu ke hilir.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan akses internet sebagai tujuan akhir, melainkan juga memikirkan fondasi dan keberlanjutannya secara matang.

"Menciptakan talenta digital dari desa itu sendiri adalah sebuah investasi fundamental yang akan menjamin ekosistem ini dapat berkembang secara berkelanjutan, karena dikelola oleh dan untuk warga setempat," jelasnya.

Mengenai dampaknya untuk UMKM, ia optimis program ini akan menjadi akselerator fundamental bagi ekonomi desa.

Menurutnya, akses internet yang cepat dapat mengubah cara kerja UMKM sehari-hari menjadi lebih efisien, mulai dari komunikasi dengan pemasok, transaksi digital, hingga pencatatan keuangan.

"Akses internet ini juga dapat menjadi jendela inovasi bagi para UMKM. Mereka bisa belajar teknik baru, mencari tren desain kemasan, dan meningkatkan kualitas produk dari sumber tak terbatas di dunia maya. Yang terpenting, program ini akan mendorong terbukanya pasar baru bagi para UMKM," tambahnya.

Farah, legislator dari Fraksi PAN, juga menekankan pentingnya pemanfaatan internet secara positif dan bertanggung jawab oleh masyarakat penerima manfaat.

Ia mendorong agar fasilitas ini menjadi sarana untuk kegiatan produktif seperti pendidikan, pengembangan usaha, dan peningkatan akses layanan publik, serta menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan yang bertanggung jawab agar konektivitas tersebut tidak disalahgunakan untuk kegiatan kontraproduktif.

"Bantuan ini adalah amanah yang harus dijaga. Pemanfaatannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk hal-hal yang sia-sia atau merusak,” tegasnya.

Farah memastikan bahwa DPR, melalui fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi, akan secara aktif memastikan program Kampung Internet berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga setiap rupiah anggaran negara benar-benar menjadi infrastruktur digital yang produktif bagi rakyat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya meluncurkan program Kampung Internet, inisiatif untuk memberikan akses internet pita lebar tetap atau fixed broadband secara gratis selama 12 bulan kepada masyarakat desa terpilih.
 
Program ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk mendorong ekonomi digital di desa-desa Indonesia. Dalam tahap awal, program Kampung Internet ditargetkan mencakup 1.194 titik yang tersebar di 20 desa di lima provinsi yaitu Sumatera Utara, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat.
 
Meutya menyebut bahwa Sumatera Utara dipilih sebagai provinsi percontohan karena statusnya sebagai daerah peluncuran pertama, dengan harapan bisa menjadi model bagi daerah lainnya.

Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan konektivitas, juga menyertakan pendampingan literasi digital.
 
Khususnya, pelajar SMK akan dilibatkan untuk memperoleh pelatihan teknis dalam instalasi dan perawatan jaringan fiber optik, sehingga bisa menjadi tenaga ahli lokal.

Baca juga: Peneliti: Pemerintah Harus Pastikan Masyarakat Mendapatkan Proteksi Data Atas Layanan Internet di RI

Meutya menekankan bahwa akses fixed broadband ini memiliki keunggulan dari sisi keandalan, kecepatan, dan biaya bila dibandingkan dengan jaringan seluler.