Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Eks Ketua MK: Belum Banyak yang Positif di Dalam Negeri

Ringkasan Berita:Jimly Asshiddiqie menyebut belum banyak hal positif selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

 

Jimly mengakui, Prabowo cukup mumpuni di luar negeri

 

Jimly menekankan bahwa institusi negara modern seharusnya semakin efisien dan inklusif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie menyebut belum banyak hal positif selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terkhususnya di dalam negeri.

“Saya rasa belum banyak yang positif dalam negeri, tapi kalau yang luar negeri, waduh luar biasa,” kata Jimly saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Seruan Moralitas dan Reformasi Tata Kelola

Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jatuh pada tanggal 20 Oktober 2025.

Tanggal ini menandai satu tahun sejak pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jimly mengakui, Prabowo cukup mumpuni di luar negeri. Terbukti melalui pidatonya dalam sidang PBB ke-80 beberapa waktu lalu yang membuat Indonesia diakui oleh pemimpin negara-negara lain.

Namun, hal tersebut berbeda untuk urusan di dalam negeri yang disebut Jimly begitu kompleks.

"Cuma masalah dalam negeri ini banyak sekali, kompleks sekali, yang tidak bisa mengandalkan hanya satu orang bernama presiden, dia harus punya tim, teamwork yang berfungsi dengan baik," tuturnya.

Jimly menjelaskan yang dimaksud dengan teamwork bukan sekadar orang, melainkan kelembagaan yang efisien.

Ia menyoroti struktur pemerintahan saat ini yang dinilainya terlalu besar dan tidak efektif.

“Yang tadi mengurus bidang hukum hanya satu orang, sekarang delapan, tiga kementerian, ada wamen, ada menko, ada wamennya juga. Padahal tadinya hanya diurus satu orang,” ucapnya.

Baca juga: Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, MBG Dinilai Jadi Indikator Prabowo Abai Ketentuan Hukum

Jimly menilai struktur pemerintahan yang terus membesar tanpa fungsi yang jelas justru kontraproduktif.

Jimly menekankan bahwa institusi negara modern seharusnya semakin efisien dan inklusif.

Ia berharap pemerintah dapat melakukan pembenahan kelembagaan agar kinerja menjadi lebih efektif.

“Jadi kalau menurut saya, sudah, kita dukung terus. Cuma mudah-mudahan ada pembenahan, karena transformasi kelembagaan yang berubah itu butuh waktu minimal satu tahun,” kata Jimly.