Prabowo Belum Lantik Komite Reformasi Polri, Haidar Alwi: Presiden Sangat Perhitungan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum juga mengumumkan 9 nama calon anggota Komite Reformasi Polri.

Padahal, sebelumnya Istana menargetkan pelantikan nama-nama tersebut bisa dilakukan minggu ini.

Situasi ini segera menimbulkan percikan protes dari segelintir kalangan. Apakah Presiden Prabowo menunda karena ragu, atau justru karena sudah paham bahwa gerakan di balik isu reformasi ini tidak sepenuhnya murni?

Menurut Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, dalam politik kekuasaan, tertunda bukan berarti lamban. Kadang-kadang, ia adalah bentuk kecermatan seorang pemimpin dalam membaca 'arah angin' dan menimbang konsekuensi dari setiap langkah.

"Prabowo yang dikenal sangat perhitungan dalam setiap keputusan strategisnya, nampaknya sedang mengambil jarak untuk memastikan bahwa reformasi Polri benar-benar berangkat dari niat memperkuat institusi, bukan dari tekanan yang membawa kepentingan terselubung," kata Haidar Alwi, Jumat (17/10/2025).

Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB itu menjelaskan, sejarah menunjukkan reformasi yang dipaksakan tanpa kalkulasi politik yang matang kerap berubah menjadi instrumen kekuasaan baru. Mengganti satu bentuk dominasi dengan dominasi lain yang lebih halus namun tidak kalah berbahaya.

Baca juga: Tahun Pertama Prabowo dan Kebangkitan Kedaulatan

Desakan untuk mempercepat reformasi Polri datang dari berbagai arah, sebagian dengan semangat moral, sebagian lagi dengan agenda yang samar.

Di antara suara-suara yang paling nyaring, tidak sedikit yang tampak lebih berminat menjadikan Polri sebagai arena tawar-menawar politik ketimbang institusi hukum yang profesional dan independen.

"Dalam konteks itulah, kehati-hatian Prabowo menjadi relevan. Ia tidak mengabaikan tuntutan publik, namun memastikan bahwa reformasi yang dijalankan tidak menjadi jebakan politik yang justru merusak stabilitas pemerintahan yang baru dibangun," tutur Haidar Alwi.

Reformasi Polri sejatinya bukanlah perkara cepat atau lambat, melainkan tepat atau salah arah. Jika dilihat dari pola kepemimpinannya selama ini, Prabowo lebih memilih membangun fondasi jangka panjang daripada sekadar memenuhi kebutuhan sesaat.

Ia memahami bahwa Polri bukan sekadar lembaga penegak hukum, melainkan salah satu penopang utama stabilitas nasional. Mengubah struktur dan kultur institusi sebesar itu tanpa perhitungan mendalam ibarat mengutak-atik sistem pertahanan negara. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi keutuhan negara dan kepercayaan publik.

Dengan ditundanya pelantikan Komite Reformasi Polri, Prabowo tampaknya ingin menguji kembali komposisi, kepentingan, dan arah kebijakan dari tim yang akan dibentuk.

Prabowo seolah sedang menyeleksi siapa yang benar-benar ingin memperbaiki Polri, dan siapa yang sekadar ingin menunggangi isu reformasi demi kepentingan politik.

"Langkah ini, bagi sebagian kalangan, mungkin tampak lamban. Namun bagi mereka yang memahami bahasa kekuasaan, ini adalah manuver yang sarat perhitungan," ujar Haidar Alwi.

Kehati-hatian semacam ini menjadi sinyal bahwa Prabowo tidak ingin reformasi Polri berubah menjadi ajang ancaman politik. Ia tampaknya ingin memastikan bahwa perubahan di tubuh kepolisian dilakukan dengan kontrol yang kuat dari negara, bukan tekanan dari kelompok luar.