Mahfud MD Minta Dugaan Mark Up Whoosh Langsung Diselidiki, KPK: Kami Juga Lakukan Case Building

Ringkasan Berita:

• Penanganan dugaan tindak pidana korupsi tidak selalu bergantung pada laporan aduan masyarakat. 
• Mahfud MD, yang meminta KPK langsung menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat.
• Sebelumnya Mahfud MD mengkritik permintaan KPK agar dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan mark up proyek Whoosh.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana korupsi tidak selalu bergantung pada laporan aduan masyarakat. 

Lembaga antirasuah menyatakan pihaknya juga proaktif melakukan case building atau pengembangan kasus berdasarkan temuan awal.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi pernyataan mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, yang meminta KPK langsung menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tanpa perlu laporan resmi.

"Dalam suatu penanganan perkara oleh KPK, tentunya tidak hanya bermula dari laporan aduan Masyarakat. Namun KPK juga bisa melakukan case building dari temuan awal adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi," kata Budi kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

Budi menambahkan, KPK proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut, baik menindaklanjuti laporan maupun melakukan case building.

Meski demikian, KPK memandang positif informasi awal yang beredar sebagai bentuk partisipasi publik dan mempersilakan siapa pun yang memiliki data valid untuk menyampaikannya guna menjadi informasi awal atau pengayaan data bagi KPK.

Sebelumnya, pada Jumat (17/10/2025), Mahfud MD mengkritik permintaan KPK agar dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan mark up proyek Whoosh.

"Sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan. Langsung diselidiki. Enggak perlu laporan-laporan. Tidak masuk akal," kata Mahfud di Universitas Paramadina, Jakarta.

Mahfud menegaskan bahwa sumber informasi dugaan mark up tersebut berasal dari ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, dan analis kebijakan publik, Agus Pambagio.

"Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya," ujarnya.

Dalam kanal YouTube-nya, Mahfud membeberkan dugaan mark up tersebut dengan membandingkan biaya pembangunan per kilometer.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud.

Ia mengaitkan dugaan ini dengan pembengkakan utang proyek yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun pada tahun 2025, akibat perubahan skema pembiayaan dari Jepang ke Cina yang bunganya naik.

Di sisi lain, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada Sabtu (18/10/2025), juga telah angkat bicara. 

Ia berharap Mahfud MD memiliki data pendukung atas pernyataannya tersebut.

"Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan," kata Setyo.

Setyo menyerahkan kepada Mahfud apakah data itu akan diserahkan atau tidak. 

Ia juga menyebut informasi yang beredar akan ditelaah terlebih dahulu di tingkat kedeputiaan KPK untuk menentukan langkah selanjutnya.