Ada Ribuan Kasus Keracunan MBG, Prabowo: Masih dalam Koridor Error Manusiawi

Ringkasan Berita:

• Prabowo menyebut ribuan kasus keracunan MBG di Indonesia masih dalam batas kewajaran yang manusiawi.
• Pernyataannya ini disampaikannya dengan membandingkan MBG yang tersalurkan sebanyak lebih dari 1 miliar makanan.
• Namun, dia menegaskan kasus serupa harus bisa dicegah ke depannya dengan perbaikan tata kelola oleh BGN.
• Prabowo juga meminta guru dan stakeholder mengingatkan siswa penerima agar mencuci tangan sebelum mengonsumsi MBG.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait ribuan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai wilayah.

Dia mengungkapkan, peristiwa tersebut masih dalam batas wajar lantaran MBG yang telah terdistribusi sebanyak lebih dari 1 miliar makanan.

"Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tapi kalau diambil statistik, 8.000 (kasus) dari 1.410.000.000 (MBG yang tersalurkan) masih masuk dalam koridor error yang manusiawi."

"Kalau nggak salah angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007 (persen) yang berarti 99,99 persen (pelaksanaan MBG) berhasil," katanya saat pidato dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Prabowo mengakui bahwa tidak mungkin program MBG akan berjalan mulus dalam pelaksanaannya.

Dia mengatakan mustahil tidak akan terjadi masalah dalam pelaksanaan program unggulan dan prioritasnya tersebut.

"Dalam sepanjang usaha manusia, hampir tidak ada usaha manusia yang dilaksanakan selama satu tahun dengan volume yang demikian besar dengan zero error, zero defect, sangat-sangat sulit," katanya.

Baca juga: Program MBG dalam Setahun Prabowo-Gibran, Mendesak Sasar 3T

Namun, Prabowo menegaskan, kasus keracunan MBG tidak bisa ditolerir lagi ke depannya.

Dia mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki tata kelola dan distribusi MBG ke penerima manfaat.

"Kita tidak boleh menerima. Terus saya tekankan Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan sesuatu prosedur tetap dan ketat, menggunakan alat-alat yang terbaik untuk kita jamin kekurangan atau penyimpangan tidak terjadi," tegas Prabowo.

Selain BGN, Prabowo juga meminta kepada para guru untuk selalu mengingatkan siswa agar mencuci tangan sebelum mengonsumsi MBG.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan capaian program MBG hingga saat ini, di mana sudah terbangun 12.508 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara, target SPPG yang terbangun sebanyak 32.000 unit.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan ada 36,7 juta penerima manfaat MBG.

"Hari ini, ada 36,7 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima Makan Bergizi Gratis ini. Mungkin, tiap hari kita beri makan enam (kali penduduk) Singapura kali," kata Prabowo.

Jumlah Keracunan MBG, Sudah Tembus di Atas 10 Ribu Kasus

Menurut data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), total hampir 12 ribu kasus keracunan MBG per 5 Oktober 2025.

Adapun data tersebut, didapatkan dari pusat laporan milik Kemenkes lewat aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon.

Dikutip dari laman resminya pada Senin (20/10/2025), rinciannya yakni 119 kejadian luar biasa (KLB) dan mengakibatkan adanya 11.660 korban.

Ratusan kasus keracunan MBG terjadi di 25 provinsi di mana yang terbanyak adalah Jawa Barat dengan 34 kasus.

Diikuti Jawa Tengah dengan 15 kasus serta DI Yogyakarta sejumlah 13 kasus.

Sementara, menurut temuan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), total kasus keracunan MBG sebanyak lebih dari 13 ribu kasus per Minggu (19/10/2025).

Dalam sepekan dari 13-19 Oktober 2025, total ada tambahan 1.602 anak menjadi korban keracunan MBG.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan tiga provinsi yang paling banyak korban keracunan yakni Jawa Barat (549 orang), DI Yogyakarta (491 orang), dan Jawa Tengah (270 korban).

Kasus Keracunan MBG Sudah Masuk KLB

Meski Prabowo masih menganggap kasus keracunan MBG masih dalam batas wajar, pernyataan berbeda disampaikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

YLKI menilai, kasus keracunan MBG sudah masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB) karena korban yang jatuh sudah mencapai 11.000 orang.

“Dua kasus keracunan saja sudah bisa dikategorikan KLB, apalagi dengan ribuan kasus seperti sekarang. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi masalah serius yang bisa menjadi bom waktu bila standar keamanan tidak segera diperbaiki,” ujar Ketua YLKI, Niti Emiliana, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10/2025), dikutip dari Kontan.

YLKI menganggap, rentetan kasus keracunan terjadi karena pemerintah terlalu berfokus terhadap percepatan pelaksanaan tanpa mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen YLKI, Rio Priambodo, mengungkapkan pemerintah wajib menjamin keamanan pangan secara menyeluruh mulai dari proses produksi, distribusi, hingga penyajian di sekolah.

“Keamanan pangan bukan hanya soal kandungan gizi, tetapi juga bagaimana makanan diproduksi, dikirim, dan disajikan,” tegasnya.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Mata Jokowi: Berjalan Baik, tapi Perlu Evaluasi MBG

Lebih jauh, YLKI meminta pemerintah membentuk prosedur mitigasi risiko dan tanggap darurat yang jelas jika terjadi kasus keracunan.

Prosedur ini mencakup keterlibatan guru dan tenaga kesehatan, serta penyediaan fasilitas darurat seperti ambulans dan hotline pengaduan.

“Selama ini, ketika insiden terjadi, respons di lapangan cenderung lambat karena tidak ada SOP yang baku,” kata Rio.

YLKI menegaskan, perbaikan tata kelola menjadi kunci utama agar program MBG tidak sekadar berorientasi pada kuantitas penerima, tetapi juga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.

“Evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan sebelum korban terus bertambah akibat ketidaksiapan dan kelemahan sistem yang belum diperbaiki,” tutup Niti.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Rini Ayu Pancarini)(Kontan/Lydia Tesaloni)