PP PPM Sikapi Rekomendasi Komnas HAM, Nilai Kehadiran TNI di Papua untuk Jaga Kedaulatan

PP PPM Sikapi Rekomendasi Komnas HAM, Nilai Kehadiran TNI di Daerah Konflik Papua untuk Jaga Kedaulatan NKRI

• PP PPM-LVRI mendukung kehadiran TNI di daerah rawan konflik di Papua
• Kehadiran TNI di Papua sebagai upaya menciptakan rasa aman dan kondusif bagi masyarakat Papua
• Adanya perbedaan pandangan antara TNI dengan Komnas HAM dapat dipahami sebagai hal yang wajar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM-LVRI) menyatakan sikapnya mendukung penuh kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah rawan konflik di Papua sebagai upaya menciptakan rasa aman dan kondusif bagi masyarakat Papua dalam menjalankan kehidupan keseharian.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PP PPM-LVRI Berto Izaak Doko usai melakukan pertemuan terbatas jajaran PP PPM-LVRI dengan Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) PPM-LVRI di Jakarta, Minggu, 26 Oktober 2025, menyikapi rekomendasi Komnas HAM yang meminta agar TNI ditarik secara bertahap dari daerah konflik di Papua.

Baca juga: Komisioner Komnas HAM Tidak Yakin Del Pedro Dalang Penghasutan Massa pada Demo Akhir Agustus

"Sebagai bagian dari Keluarga Besar TNI (KBT) dan Polri, PPM-LVRI merasa berkepentingan untuk menyampaikan pandangan dan sikap terhadap pemberitaan yang berkembang tentang rekomendasi Komnas HAM meminta TNI ditarik secara bertahap dari daerah konflik di Papua," kata Berto.

PP PPM-LVRI adalah singkatan dari Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga – Legiun Veteran Republik Indonesia. Organisasi ini merupakan wadah bagi putra-putri pejuang kemerdekaan Indonesia yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). 

Tujuannya adalah untuk melanjutkan perjuangan para veteran dengan menjaga dan mengamalkan nilai-nilai kejuangan 1945, yang dikenal sebagai Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Juang 1945 (JSN’45).

Berto yang juga cucu Pahlawan Nasional asal NTT Izaak Huru Doko ini menilai bahwa adanya perbedaan pandangan antara TNI dengan Komnas HAM dapat dipahami sebagai hal yang wajar mengingat masing-masing memiliki tupoksi yang berbeda, namun harus diikuti dengan penilaian yang lebih objektif.

"Saya rasa dalam membuat sebuah kesimpulan harus lebih komprehensip dengan berbagai sudut pandang, bukan hanya menurut kita sendiri, karena kenyataannya yang terjadi hingga hari ini telah banyak korban, baik dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan dari TNI dan Polri akibat penyerangan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) khususnya di daerah konflik di Papua. Pertanyaannya apakah timbulnya korban jiwa masyarakat sipil, TNI dan Polri akibat penyerangan KST bukan pelanggaran hak asasi manusia?" ujar Berto.

Berto menambahkan bahwa upaya pemerintah melalui TNI dan Polri dengan melakukan pendekatan secara kemanusiaan sudah dilakukan salah satunya yaitu melalui program komunikasi sosial (komsos) dengan masyarakat termasuk tokoh-tokoh adat.

"Kita tidak boleh menutup mata dengan upaya yang telah dilakukan TNI menjalin komunikasi melalui program Komsos bersama masyarakat, kemudian pemberian layanan kesehatan gratis, membantu layanan pendidikan serta penyuluhan pertanian dan perkebunan untuk penguatan ketahanan pangan," jelasnya.

"Sikap objektif harus kita kedepankan yang tentu saja ketika terdapat aparat kemanan yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, pastinya harus sama-sama kita kritisi demi perbaikan di masa-masa mendatang," imbuh Berto.

"Intinya PPM-LVRI mendukung penuh kehadiran TNI di daerah konflik di Papua, selain bertugas dalam hal pengamanan juga menjaga kadaulatan NKRI," pungkas Berto.

Sejalan dengan apa yang telah disampakan Ketum Berto, Ketua Bidang Politik PP PPM-LVRI Doni Istiyanto Hari Mahdi menyebutkan bahwa penarikan pasukan TNI secara bertahap justru akan menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat menimbulkan lebih banyak jatuh korban jiwa.

"Peristiwa pembakaran fasilitas pelayanan umum seperti kantor pemerintahan, puskesmas, rumah-sakit, termasuk sekolah-sekolah oleh KST, dikhawatirkan akan terulang kembali. Sayangnya keadaan-keadaan itu tidak pernah digolongkan sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh Komnas HAM," kata Doni.

Menurut Doni penanganan "smart approach" oleh TNI dalam pelaksanaan pengamanan tertitorial sudah dilakukan oleh Kodam. Pendekatan ini mencakup pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan layanan kesehatan.