Ibadah Haji 2026
Politikus PDIP Ansari Kritik Penunjukan Dua Syarikah Penyelenggara Haji 2026
Politikus PDIP Ansari, mengkritisi penunjukan dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Ringkasan Berita:
- Politikus PDIP pertanyakan kenapa syarikah haji bermasalah dipilih kembali
- Minta penjelasan saat rapat bareng Wakil Menteri Haji dan Umrah
- Dahnil Anzar beri penjelasan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ansari, mengkritisi penunjukan dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Dua perusahaan yang dipilih adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.
Menurut Ansari, keputusan tersebut tidak mempertimbangkan catatan masalah yang pernah menimpa kedua perusahaan itu pada penyelenggaraan haji sebelumnya.
“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya tentang masalah syarikah. Karena konstituen saya juga nanya, bagaimana syarikah ini? Kok dipilih lagi? Karena kita ketahui, dua syarikah yang dipilih ini, syarikah yang bermasalah," kata Ansari dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Ia menegaskan, publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai dasar keputusan pemerintah yang terkesan menutup mata terhadap rekam jejak penyedia layanan haji.
Baca juga: Layanan Haji Beralih ke BP Haji, Menteri Agama: Kemenag Fokus Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan XI Madura tersebut mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan keterlibatan DPR dalam proses pemilihan tersebut.
“Konstituen nanya seakan-akan kami yang memilih, padahal kami tidak tahu, tidak mengetahui tentang dua syarikah ini. Mungkin ini perlu penjelasan kembali dari Menteri Haji dan Wakil Menteri kepada kami, supaya kami juga bisa memberikan penjelasan kepada konstituen kami," ujarnya.
Ansari meminta pemerintah lebih transparan dan terbuka dalam menentukan mitra layanan haji agar praktik monopoli dan potensi konflik kepentingan dapat dihindari.
Baca juga: Menteri Haji Gus Irfan Siap Tidak Populer Demi Jemaah Haji
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya hanya memilih dua syarikah untuk mengatasi kekacauan seperti pelaksanaan ibadah haji 2025.
“Kita tahun 2025 yang musim haji tahun ini, itu kan milih 8 syarikah. Dan itu kacauannya luar biasa. Nah untuk memitigasi tidak terulangnya peristiwa itu, maka kita meminimalkan jumlah syarikah,” kata Dahnil.
Selain itu, kata Dahnil, Pemerintah Arab Saudi juga hanya mengizinkan Indonesia memakai 2 syarikah.
“Akhirnya setelah diskusi panjang dengan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, kami bersepakat untuk menunjukkan hanya 2 syarikah," ungkapnya.
Syarikah berasal dari kata bahasa Arab sharika yang berarti bermitra atau berusaha bersama.
Syarikah haji adalah perusahaan penyelenggara layanan haji di Arab Saudi yang mendapatkan mandat resmi dari pemerintah Saudi untuk mengelola layanan-layanan yang dibutuhkan oleh jemaah haji dari seluruh dunia.
Syarikah haji ini telah melewati proses akreditasi dan pengawasan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.