Wakil Menteri Haji: Presiden Minta Ongkos Haji Harus Turun, Tapi Kualitas Jangan Turun

Ringkasan Berita:

• Prabowo minta ongkos haji 2026 turun
• Sisir komponen biaya haji yang bisa diturunkan
• Pemerintah targetkan pembahasan BPIH rampung awal November 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah berkomitmen menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 tanpa menurunkan kualitas layanan jemaah.

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan agar ongkos haji dapat ditekan melalui efisiensi komponen biaya.

“Amanah presiden memang ongkos haji harus turun dan DPR tadi sebagian besar bersepakat terkait dengan upaya kita menyisir satu per satu komponen biaya haji yang bisa diturunkan,” kata Dahnil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dahnil menegaskan, pembahasan penurunan ongkos haji dilakukan bersama DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja).

Namun, saat ini angka penurunan biaya haji masih dihitung bersama DPR.

Baca juga: DPR Anggap Kementerian Haji Tak Punya Terobosan setelah Cuma Turunkan Biaya Haji 2026 Rp1 Juta

“Berapa besaran penurunannya? Nanti kami apa, biarlah teman-teman DPR kan pengajuan kami berapa, nanti kami akan tim di Panja pemerintah dan Panja DPR yang akan membahas idealnya berapa penurunannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah menghadapi tantangan kenaikan nilai tukar dolar yang saat ini mencapai Rp 16.500, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 16.000.

Namun, pemerintah tetap mencari cara agar biaya haji dapat turun.

Baca juga: Persiapan Haji 2026, Pokja Lintas Sektor Bentukan Kemenhaj Saudi Mulai Bekerja Pekan Depan

“Karena gini, tantangannya adalah kan acuan dolar kita itu naik Rp16.500 ya sekarang, kemarin sedangkan tahun lalu kan Rp16.000. Artinya secara ekonomis harusnya naik. Namun, kita sedang berusaha menghitung komponen per komponen mana yang bisa diefisiensikan supaya kemudian bisa kita turunkan secara total gitu,” tuturnya.

Menurut Dahnil, penurunan biaya tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji.

Hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Jadi memang perintah presiden adalah penurunan itu tidak boleh diikuti dengan penurunan kualitas. Makanya kami fokus pada memastikan setiap komponen biaya mana yang terjadi inefisiensi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, pembahasan dengan DPR akan difokuskan untuk memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien.

“Pos-pos mana nanti bersama dengan teman-teman DPR dijajaki itu, pos-pos mana yang punya potensi inefisiensi. Nah, itu yang harus kita turunkan,” ucapnya.

Di sisi lain, Dahnil menyebut, pemerintah menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada awal November.

“Ini kita nanti ditentukan bersama dengan Panja lah. Jadi kalau kami sih berharap apa, awal November ini sudah bisa tuntas gitu,” pungkasnya.