Pemerintah Daerah Dinilai Memegang Peran Strategis Atasi Perubahan Iklim dan Permasalahan Lingkungan

Ringkasan Berita:

• Satu dampak nyata dari perubahan iklim adalah meningkatnya curah hujan ekstrem.
• Kerja sama antar pemerintah daerah dan antar negara menjadi pilar penting dalam membangun pemerintahan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
• RI belajar pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana melalui tata kelola yang terencana, kolaboratif dan berkelanjutan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia saat ini tengah menghadapi tantangan global yang dikenal sebagai Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Ketiga krisis tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan pembangunan, tetapi juga mengganggu penghidupan jutaan manusia di seluruh dunia.

Salah satu dampak nyata dari perubahan iklim adalah meningkatnya curah hujan ekstrem yang memicu risiko banjir dan bencana hidrometeorologis lainnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan The Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR Singapore) menyelenggarakan Webinar Indonesia–Japan Knowledge Exchange Seminar 2025 ‘Cooperation between Local Governments/Organisations in Solving Local Issues.’, secara daring, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Bahas Tantangan Pariwisata di NTB, Akademisi Dorong Pemimpin Muda Sadar Iklim

Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menyebut, perubahan iklim, krisis air, urbanisasi yang cepat, dan penurunan kualitas lingkungan bukan hanya isu daerah, tetapi juga tantangan kemanusiaan.

Di Indonesia khususnya, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menjawab isu-isu tersebut, kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan besar kepada daerah untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan adaptif terutama dalam menyikapi perubahan iklim dan permasalahan lingkungan.

"Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas ASN dan tata kelola pemerintahan, LAN terus memperkuat kemitraan dengan berbagai negara, termasuk Jepang. Kerja sama dengan J.CLAIR Singapore telah menjadi salah satu bentuk knowledge partnership yang paling produktif mempertemukan para pemimpin daerah, akademisi, dan praktisi kebijakan publik dari kedua negara untuk belajar dan berinovasi bersama,” ungkapnya.

Taufiq menegaskan, kerjasama antar pemerintah daerah dan antar negara menjadi pilar penting dalam membangun pemerintahan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Kolaborasi bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan untuk dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam berbagai resiko dan perubahan.

Berkaca dari kota Tokyo dan Yokohama di Jepang, Indonesia dapat belajar pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana melalui tata kelola yang terencana, kolaboratif dan berkelanjutan.

“Kekuatannya terletak pada kolaborasi antara pemerintah lokal, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sementara dari pemerintah daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, kita melihat semangat yang sama membangun kota yang tangguh melalui partisipasi masyarakat dan inovasi daerah,” ujarnya,

Deputy Director International Affairs Office, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, Hara Shizuko menyampaikan,

“Melalui forum Indonesia-Japan Exchange ini, kita tidak hanya membangun transfer of knowledge, tetapi juga mendorong co-creation of ideas menciptakan solusi bersama yang kontekstual, berakar pada kearifan lokal, namun berpandangan global. Dalam hal ini, apa yang dilakukan kedua negara bisa menjadi pembelajaran dan gagasan bagaimana mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai praktiknya, dari Jepang, Kepala Dinas Perencanaan dan Teknis Badan Pengembangan Kota Tokyo Metropolitan Government, Kitaura Ken memaparkan strategi “Basic Policy on Heavy Rainfall Countermeasures” yang diterbitkan pada Desember 2023.