Lemkapi Usul Reformasi Jangan Terbatas Polri, Tapi Semua Lembaga dan Kementerian

Ringkasan Berita:

• Reformasi menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
• Reformasi menyeluruh akan memperkuat roda pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik
• Reformasi jangan dilakukan setengah-setengah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menyarankan reformasi bukan hanya dilakukan terhadap institusi Polri saja, tetapi terhadap semua lembaga dan kementerian.

Edi Hasibuan mengatakan reformasi di segala bidang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Baca juga: 11.765 Anak Berebut Kursi SMA KTB, Polri Jangkau Anak Berbakat dari 38 Provinsi

Pemerhati kepolisian ini menilai bila hanya Polri yang dibenahi, reformasi pelayanan pemerintah tidak memberikan perubahan besar.  

"Kalau semua mau baik, kita minta presiden Prabowo melakukan pembenahan. Kita minta presiden jangan setengah-setengah. Kita minta presiden lakukan reformasi untuk semua bidang, kita melihat semua masih butuh perbaikan," kata Dr Edi Hasibuan di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara tersebut mengatakan berdasarkan pengamatan, pihaknya melihat semua kementerian dan institusi negara butuh pembenahan dan tidak ada satu kementerian dan institusi mana pun yang betul-betul sempurna.

"Semua memiliki kekurangan," ujar mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini.

Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini pun memandang semua kementerian dan lembaga serta institusi penegak hukum kinerjanya masih jauh dari harapan masyarakat.

"Kita harapkan semua lembaga dan institusi negara perlu direformasi agar roda pemerintahan Presiden Prabowo semakin baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat," ucapnya.

Lemkapi adalah lembaga independen yang didirikan pada tahun 2016 oleh Dr Edi Saputra Hasibuan, setelah menyelesaikan masa tugasnya sebagai komisioner Kompolnas periode 2012–2016.

Lemkapi berperan sebagai think tank yang fokus pada isu-isu strategis seputar kepolisian, hukum, dan keamanan, termasuk melakukan kajian dan riset terhadap kinerja Polri hingga Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan profesionalitas dan pelayanan publik oleh kepolisian.

Istana Belum Umumkan Komite Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum mengumumkan dan meresmikan Komite Reformasi Polri.

Wacana pembentukan Komite Reformasi muncul setelah terjadinya kericuhan di berbagai daerah yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Komite Reformasi Polri dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi menyeluruh.

Komite ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan sistemik terhadap tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme Polri.

Rencananya komite ini diisi  sejumlah tokoh nasional yang memiliki latar belakang hukum, pemerintahan, dan akademik, seperti Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, yang dipercaya mampu memberikan pandangan objektif dan strategis terhadap arah pembenahan Polri.

Namun, hingga saat ini Istana belum kunjung mengumumkan anggota Komite Reformasi Polri yang rencananya berisi 9 orang.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Komite Reformasi Polri kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"InshaAllah minggu ini lah, jadwalnya," kata Prasetyo.

Baca juga: Kapolri: Pers Mitra Strategis Polri, Sinergi Perlu Terus Dikuatkan

Prasetyo berharap pada saat Komite Reformasi Polri diumumkan, para anggotanya akan hadir secara lengkap.

"Kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir tidak ada halangan," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri sudah rampung. Komite tersebut tinggal diumumkan saja.

Terkait 9 nama yang sudah beredar kata Prasetyo tidak ada perubahan.

"Enggak ada, tidak ada (perubahan). Mahfud MD (masih)," ucapnya.

Di sisi lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah lebih dahulu membentuk Tim Transisi Reformasi Polri.

Tim Transisi Reformasi Polri bertugas mengawal pelaksanaan teknis di internal kepolisian.