​Ketua Komisi VIII DPR Ungkap Ongkos Haji 2026 Segera Diumumkan: Besok atau Lusa

"Saya awalnya mengapresiasi, tapi kemudian kecewa dengan usulan dari Kementerian Haji dan Umrah. Penurunannya tidak sampai sejuta. Masyarakat hanya tahu berapa biaya yang harus dibayarkan, bukan soal komponen subsidi nilai manfaat," kata Mahdalena kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

Mahdalena menilai, penurunan biaya seharusnya bisa lebih besar mengingat sebelumnya Dahnil Azhar Simanjuntak, menyebutkan adanya kebocoran pengadaan layanan ibadah haji sebesar Rp 5 triliun atau sekitar 20–30 persen dari total anggaran Rp 17 triliun.

"Kalau memang ada kebocoran Rp 5 triliun, seharusnya penurunan biaya haji bisa mencapai Rp 5 juta, bukan hanya Rp 507 ribu," ujarnya.

Mahdalena juga meminta Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan data yang mendukung pernyataan adanya kerugian negara tersebut. 

"Kami akan bahas di Panja. Kalau memang ada data kerugian negara, itu bisa menjadi dasar untuk menghitung ulang komponen BPIH," ucapnya.

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menambahkan, usulan BPIH 2026 menunjukkan adanya penurunan nilai manfaat investasi yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

"Tahun 2025 nilai manfaat yang diterima mencapai Rp 33 juta. Kalau tahun depan tetap di angka itu atau bahkan turun, berarti ada penurunan hasil investasi. Padahal seharusnya nilainya meningkat," tandasnya.