Selasa, 4 November 2025

Proyek Kereta Cepat

Whoosh Berbuntut Utang Rp116 Triliun, Sekjen PDIP Ungkap Megawati Lebih Usulkan Hal Ini ke Jokowi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menjadi saksi bagaimana Megawati berulangkali menanyakan, apakah Whoosh benar-benar dibutuhkan masyarakat.

|
Dok. Agus Suparto BPMI Setpres
PROYEK KERETA WHOOSH - Dalam foto: Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023). 

Singgung Perubahan Regulasi dalam Pembangunan Proyek Whoosh

Selanjutnya, Hasto juga menyinggung soal adanya perubahan regulasi terkait jaminan subsidi dari negara, sehingga kelanjutan proyek Whoosh seharusnya lebih dipertimbangkan masak-masak.

Dalam perjalanan pembangunan Whoosh, Jokowi melakukan perubahan peraturan yang mengatur tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana proyek kereta cepat tersebut.

Awalnya, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015, di mana kesepakatan pembangunan KCJB tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akan tetapi, lima tahun kemudian ketentuan itu berubah.

Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB.

Dalam pasal 4 ayat 2 Perpres Nomor 93 Tahun 2021 mengatur bahwa pendanaan lainnya seperti diatur ayat 1 huruf c, dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional (proyek KCJB) dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Menurut pasal tersebut, pembiayaan yang berasal dari APBN dilakukan dengan penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium, dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.

KERETA CEPAT - Penumpang turun dari Kereta Cepat Whoosh setibanya di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Pemerintah Indonesia dan China sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan melalui skema restrukturisasi ini, jangka waktu pembayaran utang kereta cepat akan diperpanjang hingga 60 tahun sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KERETA CEPAT - Penumpang turun dari Kereta Cepat Whoosh setibanya di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Pemerintah Indonesia dan China sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan melalui skema restrukturisasi ini, jangka waktu pembayaran utang kereta cepat akan diperpanjang hingga 60 tahun sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Saat itu, kita juga melihat ada beberapa perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara," tutur Hasto.

Terlepas dari sejumlah masukan dari PDIP, Hasto menyebut, keputusan untuk melanjutkan proyek pembangunan Whoosh tetap saja ada di tangan Jokowi.

Dan Jokowi terus tancap gas menggenjot proyek Whoosh hingga resmi beroperasi mulai 2 Oktober 2023.

"Tapi ketika itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden," ujar Hasto.

PDIP Sudah Beri Masukan 3 Kali

Hasto Kristiyanto mengungkap, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebenarnya sudah tiga kali memberi masukan mengenai rencana dibangunnya proyek Whoosh kepada Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden.

Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, seperti aspek geologis di wilayah Bandung.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved