Sekjen Projo Yakin Polemik Whoosh Tak Bikin Retak Hubungan Prabowo - Jokowi

Ringkasan Berita:

• Sekjen Projo Handoko menilai persoalan kereta cepat Jakarta - Bandung (Whoosh) tak akan mempengaruhi hubungan baik Prabowo Subianto dengan Jokowi
• Handoko menyebut Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mencari solusi komprehensif dalam mengatasi pembayaran utang Whoosh kepada Tiongkok
• Menurutnya pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti Whoosh, tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang untung - rugi

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Projo, Handoko tidak melihat persoalan kereta cepat Jakarta - Bandung (Whoosh) sebagai masalah yang akan mempengaruhi hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebaliknya, Projo melihat Presiden Prabowo justru menanggulangi persoalan ini dengan memerintahkan jajarannya untuk mencari solusi komprehensif dalam mengatasi pembayaran utang Whoosh kepada Tiongkok di mana beban bunganya saja ditaksir mencapai Rp 2 triliun per tahun.

Baca juga: Profesor Kampus Singapura Sebut Tak Mungkin Jokowi Tidak Beri Jaminan ke China soal Proyek Whoosh

"Nggak, saya yakin nggak. Malah terakhir saya lihat Pak Prabowo juga memerintahkan jajarannya untuk mencari solusi yang komprehensif, yang pas untuk membereskan urusan Whoosh ini," kata Handoko ditemui di sela Kongres III Projo yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Handoko setuju dengan pernyataan Jokowi yang menyebut pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti Whoosh, tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang untung - rugi. 

Kata Handoko, proyek Whoosh harus dilihat lebih luas, yakni adanya pembangunan infrastruktur, pengadaan fondasi teknologi canggih untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

Apalagi tidak banyak negara yang saat ini memiliki kereta cepat. 

Amerika Serikat (AS) kata dia, bahkan belum punya transportasi massal sebaik seperti yang dimiliki Indonesia. 

"Saya pikir juga harus punya sudut pandang yang tepat memandang Whoosh sebagai tidak semata hanya dilihat dari laba rugi secara operasional dalam waktu yang singkat. Karena pembangunan infrastruktur ini ada hal besar yang harus kita acungi jempol," katanya.

"Tidak banyak lho negara bisa mewujudkan itu. Bahkan Amerika Serikat sampai sekarang tidak jadi-jadi itu namanya kereta cepat," pungkas Handoko.

KPK Diduga Takut

Sebelumnya, Mahfud MD secara terbuka menduga KPK takut dalam menangani kasus dugaan mark up proyek Whoosh ini, meskipun ia tidak merinci kepada siapa lembaga tersebut takut.

"Dugaan saya (KPK) takut. Entah takut pada siapa," kata Mahfud dalam program Kompas Petang di Kompas TV, yang dikutip pada Selasa (28/10/2025).

Mahfud adalah salah satu tokoh yang menyoroti dugaan mark up (penggelembungan anggaran) proyek Whoosh. 

Dalam video di kanal YouTube-nya, Selasa (14/10/2025), ia membandingkan biaya proyek per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat," ujar Mahfud kala itu.

Meskipun KPK telah memintanya melapor, Mahfud menyatakan enggan melapor secara resmi namun menegaskan siap jika dipanggil untuk dimintai keterangan.

Sementara itu, dugaan bahwa KPK "takut" juga ditanggapi oleh mantan pimpinan KPK periode 2015–2019, Saut Situmorang. 

Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan rusaknya sembilan nilai integritas KPK pasca-revisi UU KPK tahun 2019.

"Sembilan nilai di KPK yang dikenal itu doktrin pertama orang masuk KPK, nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan seterusnya. Itu nilai sudah enggak ada di sana. Lantas Anda mau mengharap apa?" kata Saut, Selasa (28/10/2025).

Saut mengamini penilaian bahwa KPK tidak serius dan mempertanyakan mengapa kasus Whoosh seolah dikecualikan, sementara banyak pihak lain dijerat menggunakan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga menyoroti anomali dalam proyek ini, khususnya perpindahan mitra dari Jepang, yang telah meneliti selama empat tahun, ke China.

Proses Pelanggaran Proyek Whoosh

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan pihaknya mendukung langkah aparat penegak hukum untuk memproses secara terbuka bila terdapat bukti pelanggaran dalam proyek kereta cepat Whoosh yang dicanangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau ada bukti, silakan aja aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah kalau ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum," kata Budi Arie dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Budi Arie menyebut proyek Whoosh merupakan lompatan strategis bagi pembangunan nasional dan transformasi transportasi publik di Indonesia.

"Whoosh itu adalah program strategis yang memang membawa konsekuensi perubahan yang sangat luar biasa bagi bangsa. Ini transformasi, ini lompatan, ini percepatan," ujarnya.

Ia menilai proyek tersebut tak sekadar mengejar keuntungan ekonomi. Akan tetapi, Whoosh dinilai juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan.

"Program Whoosh itu betul-betul menjadi program yang strategis untuk jangka panjang. Transportasi publik itu menjadi penting. Bahwa ada problematika di dalam pengadaan atau pelaksanaan proyek itu, silakan aja jadi proses hukum. Tetapi kami yakin bahwa program ini memang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga benefit," katanya.

Menurutnya, manfaat Whoosh sudah dirasakan masyarakat, mulai dari penurunan emisi karbon hingga peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar jalur kereta cepat.

"Kamu coba lihat coba, nilainya. Gas emisi berkurang karbon, iya kan? Terus juga kemanfaatan sosialnya. Pertumbuhan di sekitar wilayah Whoosh," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi justru berharap proyek kereta cepat dapat diteruskan hingga ke Surabaya, Jawa Timur agar dampak ekonominya lebih luas.

"Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekadar Jakarta–Bandung, tapi Jakarta–Surabaya. Daya ungkit kalau kereta cepat Jakarta–Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini tiga kali lipat," tegasnya.