Kemkomdigi Gelar REKAP Edisi ke-II, Dorong ASN Daerah Adaptif Komunikasi Publik di Era Digital

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Komunikasi Publik menyelenggarakan Rembuk Komunikasi Publik (REKAP) Edisi ke-II di Aula Gedung BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Rabu (29/10/2025).

Mengusung tema “Strategi Mengemas Informasi Kebijakan dan Menguatkan Media Pemda di Era Digital,” kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman antar pelaku komunikasi publik di daerah dalam mengelola pesan pembangunan secara kreatif, terpercaya, dan relevan dengan perkembangan media digital.

Baca juga: Audiensi LMKN-Wamen Komdigi: Pemerintah Tegas Takedown hingga Blokir Platform Tak Patuh Aturan

Plt. Direktur Komunikasi Publik Kemkomdigi, Marroli Jeni Indarto, membuka acara secara daring dan menegaskan pentingnya peran ASN di bidang Komunikasi Publik/Kehumasan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Komunikasi publik bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. ASN perlu beradaptasi dengan dinamika media agar pesan pemerintah tersampaikan secara efektif dan tidak kalah cepat dengan arus informasi digital,” ujarnya.

Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd, M.M., yang mewakili Sekretaris Daerah menambahkan bahwa ASN di bidang Komunikasi Publik/Kehumasan kini berada di garda depan dalam menjaga keseimbangan informasi di tengah banjir berita daring.

“Jika ruang publik dibiarkan dipenuhi informasi yang salah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa terganggu. ASN Kominfo harus hadir sebagai penjernih informasi dan penjaga stabilitas ruang digital,” katanya.

Sementara itu, Rajmatha Devi, Ketua Tim Pengawasan Kepatuhan Moderasi Konten Platform Digital Kemkomdigi, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam mengawasi ruang digital agar tetap aman dan sehat.

“Tim kami bekerja 24 jam, tujuh hari seminggu, memantau konten bermuatan negatif seperti pornografi, perjudian, hingga disinformasi. Tapi menjaga ruang digital tidak bisa hanya dari pusat; pemerintah daerah juga harus aktif melapor melalui kanal aduan konten,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga mengajak ASN di bidang Komunikasi Publik/Kehumasan untuk lebih aktif melakukan counter narrative terhadap hoaks serta membangun kanal informasi yang kredibel di daerah.

“Satu berita bohong bisa memicu keresahan besar, ASN di bidang Komunikasi Publik/Kehumasan harus jadi penjaga keakuratan informasi pemerintah,” tegasnya.

Baca juga: Telkomsel dan Komdigi Lanjutkan Uji Coba Registrasi Biometrik untuk Tingkatkan Keamanan Digital

Plt. Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani, menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas media pemerintah daerah agar mampu bersaing dengan media daring yang belum tentu terverifikasi.

“Media pemerintah daerah adalah jembatan antara kebijakan dan publik. Jangan biarkan ruang publik dikuasai media yang tidak kredibel. Justru pemerintah daerah harus menggandeng media lokal yang sehat dan beretika,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait relasi media agar sinergi antara pemerintah dan media dapat berlangsung transparan dan profesional.

“Media pemerintah harus menjadi ruang dialog publik yang aktif, bukan sekadar papan pengumuman. ASN di bidang Komunikasi Publik/Kehumasan harus menguasai cara bercerita yang menarik dan berbasis data,” ujarnya.