Sebelum Kena OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Sempat Diisukan Terlibat Kasus Korupsi CSR BI

Ringkasan Berita:

• Abdul Wahid sempat diisukan terlibat dalam korupsi CSR BI dan OJK 2020-2023 saat masih menjaid anggota Komisi XI DPR RI sebelum kini terjaring OTT KPK.
• Dia dikabarkan menerima dana CSR bersama dengan tiga anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB lainnya.
• Namun, isu itu telah dibantah Abdul Wahid dan turut dikuatkan dengan pernyataan Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir.

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Riau, Abdul Wahid, ternyata sempat diisukan terlibat dalam kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020-2023 sebelum terjaring operasi tangkap tangkap (OTT) oleh KPK pada Senin (3/11/2025).

Dia diduga terlibat saat masih menjadi anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024.

Namanya mencuat usai penetapan tersangka terhadap dua anggota Komisi XI DPR RI yakni Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) dan Satori (NasDem) pada 7 Agustus 2025.

Selain Abdul Wahid, ada anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB lainnya yang diisukan turut menerima CSR BI yakni Bertu Merlas, Ela Siti Nuryamah, dan Fathan Subchi.

Namun, isu tersebut telah dibantah oleh Abdul Wahid beberapa waktu lalu. Kendati demikian, isu keterlibatan dirinya disebut terus diserukan oleh beberapa pihak.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir. Dia mengatakan tidak seharusnya isu tersebut terus dimunculkan ke publik lantaran dikhawatirkan dapat merugikan Abdul Wahid.

"Yang paling penting sekarang, mari kita berikan kesempatan kepada Gubernur untuk fokus menuntaskan janji-janji kampanye yang sudah lama ditunggu masyarakat. Jangan diganggu dengan isu yang tidak jelas," tegas Kasir pada 18 Agustus 2025 lalu, dikutip dari Tribun Pekanbaru.

Baca juga: Mirisnya Riau: Provinsi Terkorup 2024, 4 Gubernur Terjerat Korupsi sejak Reformasi

Ia menilai masyarakat Riau lebih menunggu kinerja Abdul Wahid sebagai gubernur ketimbang isu politik semacam itu.

Selain itu, Kasir juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Abdul Wahid.

"Kita jangan terjebak pada penggiringan opini yang belum tentu benar," ujarnya.

Terjaring OTT KPK

Sebelumnya, Abdul Wahid terjaring OTT KPK bersama dengan sembilan orang lainnya.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan para pihak yang terjaring OTT terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta.

"Dari 10 orang yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara (Pemprov Riau), kita akan update siapa saja yang diamankan, termasuk ada dari pihak swasta,” katanya.

Budi menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan demi mengetahui peran dan konstruksi perkaranya.

"Nanti kamu akan update juga terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya apa, akan kami jelaskan karena ini penyeldidikan masih terjadi di lapangan sehingga kami bisa belum jelaskan secara detil," jelas Budi.