Dua Orang Kepercayaan Gubernur Riau dari PKB Tiba Terakhir di KPK

Ringkasan Berita:

• Dua kader PKB tiba paling akhir dalam pemeriksaan OTT Gubernur Riau.
• KPK sebut keduanya bagian lingkaran dalam Abdul Wahid.
• Cak Imin beri respons soal OTT petinggi PKB, minta proses hukum dijalankan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Dua nama terakhir yang tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangkaian pemeriksaan operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid, bukan nama sembarangan.

Mereka adalah Tata Maulana dan Dani M. Nursalam, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disebut sebagai bagian dari lingkaran dekat sang gubernur.

Orang Dekat Gubernur Riau Lengkapi Pemeriksaan OTT

Pantauan Tribunnews.com pada Selasa (4/11/2025), Tata Maulana tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 18.56 WIB.

Ia mengenakan kaus berwarna oranye yang dibalut rompi cokelat, celana panjang hitam, sepatu hitam, dan tampak menggendong tas ransel. 

Beberapa menit sebelumnya, Dani M. Nursalam telah lebih dulu memasuki gedung yang menjadi pusat pemeriksaan intensif KPK.

Keduanya melengkapi total 10 orang yang diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid.

Delapan orang lainnya telah lebih dulu tiba sejak pagi hari, termasuk Abdul Wahid sendiri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, serta sekretaris dinas.

“Dengan demikian, total yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat ini berjumlah 10 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Romo Magnis Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Soroti Genosida 1965 dan Korupsi

Peran Kunci dalam Lingkaran Pemerintahan

Dalam keterangan resminya, Budi menyebut Tata Maulana sebagai orang kepercayaan Abdul Wahid.

Sementara Dani M. Nursalam menjabat sebagai Tenaga Ahli Gubernur Riau.

“Tata Maulana merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau, sedangkan Dani M. Nursalam merupakan Tenaga Ahli Gubernur Riau,” kata Budi Prasetyo, Selasa (4/11/2025).

Secara struktural di partai, Tata Maulana menjabat sebagai Wakil Sekretaris PKB Riau, sedangkan Dani M. Nursalam merupakan Wakil Ketua DPW PKB Riau dan Ketua Lembaga Kaderisasi dan Pendidikan (LKP) PKB Riau.

Keduanya memiliki posisi strategis di bawah kepemimpinan Abdul Wahid sebagai Ketua DPW PKB Riau, yang kini menjadi pusat perhatian dalam kasus OTT.

Keduanya diamankan dalam OTT yang berlangsung pada Senin (3/11/2025).

Uang Tunai Disita, Nilai Lebih dari Rp1 Miliar

Dalam OTT kali ini, petugas KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang: rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan poundsterling.

Jika dirupiahkan, total nilai uang yang disita ditaksir lebih dari Rp1 miliar.

“Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, US dolar, dan poundsterling,” kata Budi.

“Jika dirupiahkan, lebih dari Rp1 miliar,” sambungnya.

Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Jadi Titik Awal OTT

Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau.

Meski belum ada penetapan tersangka secara resmi, seluruh pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif.

“Kloter pagi delapan orang. Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar Budi.

Satu orang lainnya yang sempat disebut masih dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke KPK, belakangan diketahui adalah Tata Maulana.

“Sementara satu orang lainnya, swasta, orang kepercayaan Saudara AW (Gubernur), masih dalam perjalanan,” kata Budi dalam pernyataan sebelumnya.

Respons Cak Imin

Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), turut merespons penangkapan Abdul Wahid, yang juga merupakan kader dan petinggi partai.

Ia menyatakan bahwa partai menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

“Kami hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami serahkan sepenuhnya kepada KPK,” ujar Cak Imin saat dimintai tanggapan.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap partai terhadap kasus yang melibatkan tokoh internalnya, sekaligus menegaskan bahwa proses hukum tetap menjadi acuan utama dalam penanganan kasus korupsi.

Status Hukum Belum Diumumkan

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan status hukum dari para pihak yang diperiksa.

Namun, kehadiran dua kader PKB yang disebut sebagai orang dekat Abdul Wahid menambah sorotan terhadap lingkaran kekuasaan di Riau.