Fifi Aleyda: Pengelola Informasi di Media Sosial Harus Dapat Merespons Krisis Secara Cepat

Ringkasan Berita:

• Pengelola komunikasi disebut harus memiliki tiga hal yakni verifikasi (verify), klarifikasi, (clarify) dan respons (respond).
• 53 persen responden menilai media sosial akan menjadi kanal paling relevan bagi program komunikasi pada 2030
• Pentingnya membangun relasi dan menjadikan setiap krisis sebagai pelajaran dalam mengantisipasi tantangan selanjutnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengelola komunikasi disebut harus memiliki tiga hal yakni verifikasi (verify), klarifikasi, (clarify) dan respons (respond).

Aspek verify menuntut setiap data, narasi, dan visual diuji kebenarannya sebelum dibagikan. Clarify menekankan keberanian meluruskan informasi keliru secara cerdas, santun, dan berbasis fakta.

Adapun respon menegaskan pentingnya kehadiran cepat di ruang digital dengan pesan yang jelas, konsisten, dan menenangkan publik.

“Kecepatan memang penting, tetapi tanpa akurasi bisa menimbulkan kebingungan. Sebaliknya, akurat tanpa respons cepat memberi ruang bagi narasi liar membentuk opini. Keseimbangan antara verifikasi, klarifikasi, dan respons menjadi kunci komunikasi publik di era media sosial,” ujar jelas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, saat pembekalan 'Social Media Ready: Verify, Clarify, Respond', Rabu (12/11/2025).

Aspek verify menuntut setiap data, narasi, dan visual yang dibagikan telah teruji kebenarannya. Clarify berarti berani meluruskan informasi keliru secara cerdas, santun, dan berbasis fakta.

Sementara respons menekankan kehadiran cepat di ruang digital dengan pesan yang jelas, konsisten, dan menenangkan publik.

“Kecepatan memang penting, namun tanpa akurasi dapat menimbulkan kebingungan. Sebaliknya, akurat tanpa respons yang cepat  dapat membuat narasi liar lebih dahulu membentuk opini. Keseimbangan antara verifikasi, klarifikasi, dan respons menjadi kunci utama komunikasi publik di era media sosial,” pungkas Fifi.

Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, penetrasi internet nasional telah melampaui 80 persen.

Sementara Survei Komunikasi Global University of Southern California menunjukkan, 53 persen responden menilai media sosial akan menjadi kanal paling relevan bagi program komunikasi pada 2030.

Oleh karena itu, humas perlu lebih cermat menyikapi media sosial, terutama dalam mengantisipasi krisis akibat hoaks dan ketidaktepatan informasi.

Konsistensi Meningkatkan Kepercayaan Publik

Tantangan komunikasi krisis tak hanya terletak pada kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga akurasi, konsistensi pesan, dan kemampuan menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus digital. Di era media sosial, sebuah isu bisa berubah menjadi krisis dalam hitungan detik jika tak ditanggapi tepat.

Latief Siregar, Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengatakan humas pemerintah menghadapi tantangan krisis yang lebih besar di media sosial.

“Mengapa isu-isu pemerintah cepat membesar? Karena pemerintah memiliki otoritas, sehingga ekspektasi masyarakat begitu tinggi dan kekecewaan cepat terakumulasi,” jelas Latief.