Pemerintah Fokus Pulihkan Daya Beli Kelas Menengah Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menegaskan, tahun depan pemerintah akan memprioritaskan kebijakan untuk mengangkat kembali daya beli kelompok kelas menengah. 

Menurutnya, potensi pertumbuhan ekonomi masih bisa dimaksimalkan jika konsumsi rumah tangga kembali bergairah.

“Tren konsumsi rumah tangga turun, dan ini yang ingin kami balikkan. Kelas menengah harus percaya diri terhadap peluang pendapatan ke depan,” ujar Luthfi dalam acara Katadata Policy Dialogue bertajuk Ekonomi Tumbuh 5,04 persen: Bagaimana Prospek 2026? di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Ia menyebut dua kebijakan besar akan menjadi fokus utama: formula upah minimum provinsi (UMP) yang lebih seimbang serta perbaikan aturan investasi, termasuk penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). 

“Semoga keduanya bisa menjawab turunnya daya beli. Tapi hasilnya tetap bergantung pada kerja sama semua pihak agar Indonesia semakin kompetitif,” tambahnya.

Baca juga: Ketua DEN Ucapkan Terima Kasih ke Mensos Gus Ipul terkait Digitalisasi Bansos

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen (yoy). 

Angka ini dinilai cukup baik, meski secara kuartalan sedikit melambat dibanding kuartal II yang mencapai 5,12 persen.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai capaian tersebut sesuai ekspektasi dan membuka ruang optimisme untuk tahun depan, terutama jika konsumsi kelas menengah bisa dipulihkan. 

“Pertumbuhan tahun depan berpeluang lebih baik. Kuncinya ada pada sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, sembari memberi ‘vitamin C’, yaitu confidence. Demand dan suplai harus dijaga bersama,” jelasnya.

Josua menambahkan, perlambatan konsumsi rumah tangga di kuartal III bersifat musiman. 

Motor pertumbuhan tetap berasal dari konsumsi, investasi, dan ekspor. 

Namun, data BPS menunjukkan daya beli kelas menengah memang melemah.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip menilai capaian 5,04 persen sudah optimal mengingat kondisi sosial-politik pada Juli–September yang kurang mendukung. 

“Dunia usaha tidak bergerak, konsumsi rumah tangga stagnan. Tanpa konsumsi pemerintah, pertumbuhan bisa lebih rendah lagi,” katanya.

Untuk mendorong pertumbuhan ke depan, Sunarsip menyarankan fokus pada perbaikan sisi suplai, terutama penciptaan lapangan kerja. 

“Sentuh sektor riil, hilangkan bottleneck pembiayaan. Kalau ini disentuh, tanpa insentif fiskal pun kita bisa tumbuh lebih dari 5 persen tahun depan,” ujarnya.