MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Nasir Djamil: Tapi Polri Juga Punya Kompetensi

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di lembaga sipil.
• Politikus PKS ini menegaskan bahwa Polri merupakan institusi sipil, bukan militer.
• Dalam putusan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025, MK memutuskan bahwa Kapolri tidak boleh lagi menugaskan anggota Polri aktif ke jabatan sipil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di lembaga sipil.

Nasir menghormati keputusan MK tersebut, namun secara prinsip, penempatan anggota kepolisian di jabatan sipil sebenarnya tidak bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

"Putusan MK itu sejalan dengan semangat dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, meskipun juga sangat disayangkan,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Nasir menilai bahwa anggota kepolisian yang ditempatkan pada jabatan-jabatan sipil sejatinya telah melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang mumpuni.

Sehingga memiliki kemampuan yang relevan untuk membantu di lembaga sipil.

“Sebab apa pun ceritanya, anggota polisi yang ditempatkan di jabatan-jabatan sipil itu mereka sudah dididik oleh negara. Mereka punya pengetahuan, punya keterampilan, punya pengalaman,” ujarnya.

Dalam pandangan Nasir Djamil, secara konseptual Polri merupakan institusi sipil, bukan militer, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

“Undang-undang itu memberikan peneguhan bahwa polisi itu sebenarnya institusi nonkombatan, dia itu institusi sipil,” ujarnya.

"Dia nonkombatan, bahwa kita menghormati putusan MK ya tentu tapi saya juga punya pendapat bahwa sebenarnya tidaklah salah cuma pengaturannya yang barangkali diatur dengan baik," imbuhnya.

Sebab itu, menurut Nasir tidak ada yang salah jika anggota Polri aktif bertugas di lembaga sipil, selama pengaturannya dilakukan dengan baik dan tetap memberi ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berkarier.

“Kalau misalnya ada anggota kepolisian ditempatkan di lembaga-lembaga sipil, itu sesuatu yang tidak bertentangan, sesuatu yang sejalan dengan ‘jenis kelamin’ polisi. Dia nonkombatan,” kata Nasir.

Namun, Nasir mengingatkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang telah mengatur bahwa anggota Polri yang ingin bertugas di luar institusinya wajib mengundurkan diri atau pensiun dini.

“UU Nomor 2 Tahun 2002 itu mensyaratkan bahwa ketika dia ingin berdinas di tempat lain maka dia harus pensiun dini atau mengundurkan diri," ucapnya.

Sebagai solusi, Nasir mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

"Oleh karena itu, mungkin sebagai pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar kemudian situasi yang ideal bisa kita dapatkan," tandasnya.