Polemik Panjang TNI-Pemkot Magelang soal Sengketa Gedung Akhirnya Rampung, Masalah Menahun

Penurunan logo TNI ini turut dihadiri oleh Mantan Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina.

Dia menceritakan bagaimana panjangnya negosiasi dengan TNI terkait aset tersebut.

Windarti pun berterimakasih kepada Damar yang telah mampu bernegosiasi dengan TNI sehingga aset gedung tersebut menjadi milik Pemkot Magelang.

"Bagaimana kita menyampaikan berusaha untuk mempertahankan tetapi karena proses berjalan luar biasa dan Mas Wali, Pak Damar, pelobi luar biasa sehingga hari ini terlaksana kembali ke pangkuan masyarakat Kota Magelang," katanya.

Awal Mula Polemik

Menurut Wali Kota Magelang periode 2021-2025, Muchamad Nur Aziz, polemik antara TNI dan Pemkot Magelang terkait gedung pemerintahan sudah dimulai sejak tahun 2012 lalu.

Aziz menjelaskan hingga pemerintahannya saat itu, polemik tersebut tidak kunjung meneui titik terang.

Puncaknya adalah ketika ada personel dari Akademi TNI memasang plang di Kompleks Kantor Pemkot Magelang pada 3 Juli 2020 lalu yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik TNI.

Kemudian, polemik itu dimediatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada 13 September 2022 lalu.

Dalam pertemuan itu, disepakatai penandatanganan nota kesepahaman antara TNI, Kemenkeu, dan Pemkot Magelang tentang Penyerahan dan Penerimaan Hibah Tanah dan Bangunan di Kota Magelang di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Bahkan, penandantanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menkopolhukam saat itu, Mahfud MD; Mendagri, Tito Karnavian; serta Panglima TNI saat itu, Jenderal Andika Perkasa.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Pemkot Magelang diberi tenggat waktu maksimal 5,5 tahun untuk persiapan kepindahan ke kantor baru.

Lalu, setahun berselang setelah penandatanganan nota kesepahaman itu, tiba-tiba terpasang tiga logo TNI di lantai atas bangunan Eks Mako Akabri yang digunakan untuk perkantoran Pemkot Magelang tersebut.

Adapun pemasangan logo itu tepatnya terjadi pada 3 Februari 2023 lalu.

Namun saat itu, Aziz mengaku tidak masalah soal pemasangan logo tersebut karena memang gedung tersebut milik TNI.