Hak Pekerja Perikanan Indonesia Resmi Mendapat Perlindungan Internasional

Dia berharap dapat terbangun ruang diskusi lebih terbuka antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan serikat pekerja.

“Kadang saya suka bekerja dengan NGO, kadang dengan pemerintahan, tapi saya lebih suka kalau kita bisa membuat diskusi terbuka bagaimana cara kerja nyata ke depannya dengan pemerintah, NGO, dan serikat," ujarnya.

“Mereka berpikir bahwa ini merupakan industri perikanan yang sangat pesat dan sangat berkembang, jadi banyak yang dikirim ke kapal Taiwan, Korea. Maka dari itu mereka berpikir bahwa kawasan Asia Tenggara ini adalah kawasan terbesar dan terpesat mengenai perikanan," kata dia.

Ia menekankan besarnya jumlah pekerja perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri maupun dalam negeri.

“Ratusan bahkan ribuan nelayan orang-orang Indonesia berlayar di luar negeri dan mereka juga ada ratusan bahkan ribuan nelayan yang lahir di Indonesia, dan bagaimana caranya kita menjaga untuk melindungi orang-orang Indonesia yang bekerja di luar, dan bagaimana caranya kita melindungi orang-orang Indonesia yang bekerja di dalam negeri," kata Jon.

Dengan afiliasi ini, Jon berharap kerja sama SPPI dan ITF dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.

“Membuka kolaborasi dan perbincangan lebih lanjut untuk kemajuan dan keberlanjutan industri perikanan," pungkasnya.

Sebagai informasi, SPPI didirikan pada 2014 oleh gabungan akademisi, aktivis, dan praktisi di bidang perikanan. 

Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang memiliki kepedulian terhadap hak-hak pekerja dan keberlanjutan industri perikanan di Indonesia.

Organisasi ini dibentuk sebagai respons terhadap tantangan dan isu di sektor perikanan nasional, termasuk perlindungan hak pekerja, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pekerja industri perikanan, serta advokasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan keadilan sosial.