Profil Amien Rais, Mantan Ketua MPR RI yang Digugat 34 Kader Partai Ummat Rp24 Miliar

Ringkasan Berita:

• Amien Rais dan menantunya, Ridho Rahmadi, digugat oleh 34 kader Partai Ummat senilai Rp 24 miliar lantaran diduga melakukan perbuatan melanggar hukum.
• Amien Rais dikenal kerap menyampaikan kritik pedas dengan ungkapan-ungkapan tajam dalam dinamika politik Indonesia.
• Sejumlah kontroversi yang dibuat oleh Amien Rais.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, digugat oleh 34 kader Partai Ummat sebanyak Rp 24 miliar lantaran diduga melakukan perbuatan melanggar hukum.

Adapun gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1247/PDt.Sus-Parpol/2025/PN JKT.Sel.

Sementara, perkara ini sudah teregister sejak Kamis (13/11/2025) lalu.

Tak hanya Amien Rais, para kader partai tersebut juga menggugat menantunya yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, serta dua petinggi lainnya, yakni Sekretaris Majelis Syura Partai Ummat, Ansfuri Idrus Sambo, dan Sekjen Partai Ummat, Taufik Hidayat.

Berikut profil Amien Rais.

Profil Amien Rais

Pria bernama lengkap Muhammad Amien Rais ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 26 April 1944.

Ia dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah serta pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Ummat.

Amien Rais bukanlah orang sembarangan. Ibunya, Sudalmijah Suhud Rais, aktif di Muhammadiyah cabang Surakarta sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Surakarta pada 1942-1952.

Ayah lima anak itu mengenyam pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ia sempat berkelana ke sejumlah negara dan baru pulang pada tahun 1984, membawa gelar magister (1974) dari Universitas Notre Dame, Indiana, AS, serta gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, AS.

Baca juga: 34 Kader Partai Ummat Gugat Amien Rais dan Menantunya, Ridho Rahmadi: Bakal Kami Gugat Balik

Setelah itu, Amien Rais menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Nama Amien Rais mulai dikenal saat ia memasuki dunia politik.

Ia menyoroti berbagai kebijakan pemerintah menjelang runtuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Amien kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998.

Meski perolehan PAN pada Pemilu 1999 kurang memuaskan, Amien Rais tetap berhasil meraih kursi di MPR RI.

Usai menjabat sebagai Ketua MPR RI, Amien Rais mencalonkan diri sebagai Presiden RI bersama Siswono Yudo Husodo pada Pilpres 2004, namun ia gagal lantaran hanya memperoleh kurang dari 15 persen suara.

Pada 2021, mantan Besan Zulkifli Hasan itu membentuk Partai Ummat bersama beberapa tokoh politik dan para pendukungnya.

Amien Rais menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro di partai tersebut.

Ia menyatakan keluar dari PAN lantaran partai yang ia dirikan itu sudah tidak sesuai dengan asas dan gagasannya seperti dulu.

Selama berkiprah di dunia politik, Amien Rais kerap melontarkan sejumlah pernyataan dan sikap yang kontroversial.

Kontroversi Amien Rais

Amien Rais dikenal kerap menyampaikan kritik pedas dengan ungkapan-ungkapan tajam dalam dinamika politik Indonesia.

Pada 2018, Amien Rais pernah mengelompokkan partai ke dalam dua kubu, yakni Hizbullah (Partai Allah) yang membela agama Allah, di mana ia mengasosiasikan PAN, PKS, Gerindra, dan Hizbusy Syaithan (Partai Setan) untuk kelompok yang anti-Tuhan.

Pernyataan tersebut lantas menuai kritik tajam dari berbagai elemen.

Amien Rais kemudian mengklarifikasi bahwa itu adalah cara berpikir dan bukan bagian dari aktivitas politik praktis.

Meski begitu, penjelasan itu tetap menuai kritik luas dan Amien Rais dianggap melakukan ujaran kebencian.

Baca juga: Amien Rais Sebut Jokowi Dihukum Tuhan, Warganet Tinggalkan Simbol Love di Postingan Liburan Jokowi

Amien Rais juga pernah menyebut Indonesia sebagai bangsa yang "pekok" atau bodoh. Ia menilai negara ini tidak mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri dan tunduk pada undang-undang (UU) yang dianggap pro-asing.

Pada Pemilu 2019, Amien Rais meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak menggelar rekapitulasi suara di Hotel Borobudur, Jakarta.

Hal ini dikarenakan, pada Pilpres 2014 lalu, KPU juga melaksanakan rekapitulasi di hotel tersebut.

"Selain DPT harus segera dibenahi, besok perhitungan hasil pemilu jangan pernah di Hotel Borobudur," kata Amien Rais seusai diskusi masalah Daftar Pemilih Tetap, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Alasannya, menurut mantan anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu, di Hotel Borobudur banyak jin dan genderuwonya.

Selain itu, kata Mantan Ketua MPR itu, di hotel yang terletak di Jakarta Pusat tersebut, banyak peretas alias hacker.

"Mereka banyak jin, banyak genderuwo di sana. Sekali-kali jangan di Hotel Borobudur, banyak sekali hacker," tuturnya.

Baca juga: Amien Rais Yakin Jokowi Simpan Uang Triliunan Rupiah di Bungker Rumah Solo: Saya Percaya

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Amien Rais sering memberikan pernyataan yang kontroversial.

Bahkan ia menyebutnya sebagai "rezim Jokowi-Luhut" yang dinilai ugal-ugalan.

Tak sampai di situ, Amien Rais juga pernah menyebut Jokowi sebagai dalang di balik insiden kecelakaan yang dialami oleh putra sulungnya, Ahmad Hanafi Rais, yang terjadi pada 18 Oktober 2020 lalu.

Pernyataan itu disampaikan Amien Rais kanal YouTube miliknya. 

“Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi, pernah mau dibunuh dengan ploting yang cukup rapi,” ujar Amien.

Amien Rais pun menyebut kala itu Hanafi tengah melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta.

Namun, disebut-sebut terdapat kejanggalan karena mobil Hanafi diikuti oleh pengendara mobil tak dikenal.

“Bila mobil Hanafi berjalan cepat, dua sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, dua sedan itu juga ikut pelan. Rupanya, di Tol Cipali, km 112 sudah menunggu dua truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu dua sedan yang dinaiki oleh manusia Iblis itu, sudah berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai dua truk besar dan siap membunuh anak sulung saya,” ujar Amien. 

Namun, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Jokowi merupakan dalang di balik kecelakaan tersebut.

Baca juga: 8 Serangan Amien Rais ke Jokowi, Mulai Dari Bunker, Jokopret Hingga Presiden Terburuk

Amien Rais juga pernah menuding Jokowi sebagai perencana penembakan yang menyasar pada dirinya.

Ia menyebut bahwa upaya teror penembakan itu dialaminya pada 2014 silam.

Saat itu Amien mengatakan bahwa mobil miliknya sempat ditembak oleh orang tak dikenal (OTK).

Ia menuduh Jokowi menjadi otak adanya teror penembakan tersebut.

Amien menyampaikan, penembakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mempermalukan dirinya.

Sosok yang dituding akan mempermalukannya adalah Jokowi.

Kalau membunuh saya (Jokowi) mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung geger," katanya, dikutip dari kanal YouTube miliknya, Selasa (1/7/2025).

Di sisi lain, penembakan terhadap mobil Amien terjadi pada 6 November 2014 di kediamannya di Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

Mantan Wakil Ketua Umum PAN, Drajad Wibowo menjelaskan, menurut keterangan dari satpam rumah, pelaku langsung kabur setelah melakukan penembakan dengan mengendarai sepeda motor.

Baca juga: 5 Kontroversi Pernyataan Amien Rais: Tuding Jokowi Dalang Kecelakaan, Jin Genderuwo Hotel Borobudur

Selain itu, nama Amien Rais juga sempat disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan tindak pidana korupsi alat kesehatan (alkes) terhadap mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari pada 2017.

Disebutkan bahwa rekening Amien Rais menerima transfer uang sebesar Rp 600 juta secara bertahap pada tahun 2007.

Dana tersebut diduga berasal dari PT Mitra Medidua (suplier Alkes) yang disalurkan melalui rekening Yayasan Sutrisno Bachir Foundation (SBF).

Namun, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Amien Rais menerima uang tersebut dan ia tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

(Tribunnews.com/Falza/Yohanes Liestyo Poerwoto/Garudea Prabawati)