Ma'ruf Amin: MUI Dukung Program Pemerintah, Tak akan Kritik Pemerintah Apalagi Nyinyir

Ringkasan Berita:

• KH Ma'ruf Amin menegaskan Majelis Ulama Indonesia merupakan mitra Pemerintah.
• Dalam perannya sebagai mitra, MUI meluruskan dan mendukung program Pemerintah.
• Maruf mengatakan MUI tidak akan mengkritik, apalagi nyinyir kepada Pemerintah.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-13, KH Ma'ruf Amin menegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan mitra Pemerintah. 

Dalam perannya sebagai mitra, Ma'ruf mengatakan MUI meluruskan dan mendukung program Pemerintah. 

"Di dalam sadiqul hukumah, sebagai mitra pemerintah, dalam melaksanakannya itu, mengacu pada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika jadi khalifah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau saya baik, bantu saya. Kalau saya tidak baik, luruskan saya," kata Ma'ruf saat pembukaan Munas XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (20/11/2025).

"Karena itu majlis ulama mengacu pada prinsip itu, akan melakukan dalam kita bermitra dengan pemerintah. Membantu dalam hal yang baik, bagus, positif, dan memberikan pelurusan kalau tidak baik," tambahnya.

Baca juga: Tragedi Bullying Siswa SMP di Tangsel, MUI Serukan Pendidikan Berbasis Nilai Moral dan Agama

Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengatakan MUI tidak akan mengkritik, apalagi nyinyir kepada Pemerintah. 

"Majlis ulama tidak menggunakan kritik, apalagi nyinyir. Walaupun Pak Presiden bilang kritik saja, asal jangan nyinyir. Tapi kalau majlis ulama tidak. Jangan nyinyir, kritik pun tidak," tambahnya. 

MUI, kata Ma'ruf, dalam memberikan masukan melalui cara tausyiah. 

Tausyiah, menurut Ma'ruf, adalah bentuk rasa cinta ulama kepada Pemerintah. 

"Tausiyah itu mengandung arti nasihat dari orang yang dicintai kepada yang dicintai. Artinya, kalau Majelis ulama memberi tausiyah kepada pemerintah, tandanya majelis ulama cinta pada pemerintah," ucapnya.

Dirinya berharap MUI tidak perlu meluruskan kebijakan Pemerintah lewat tausyiah. 

"Mudah-mudahan majlis ulama tidak perlu bertausiyah. Dan saya yakin itu. Karena pemerintah dibawa Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah berada di dalam jalan yang benar, tidak perlu ada tausiyah dari majlis ulama Indonesia," pungkasnya.

Dalam gelaran Munas ini, MUI akan kembali melakukan proses pemilihan ketua umum.

Yang menarik, dalam proses pemilihan kandidat nantinya, MUI akan menggunakan mekanisme pemilihan melalui sistem formatur atau Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Pemilihan sistem formatur itu ada 17 formatur, yang terdiri pimpinan MUI demisioner, diantaranya mantan Wantim MUI, mantan Ketum MUI, mantan Sekjen MUI, dan Bendahara Umum.