Gus Yahya Nilai Polemik di PBNU Tak Bisa Langsung Dikaitkan dengan Kepentingan Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan polemik yang saat ini mengemuka di tubuh organisasi yang dipimpinnya tidak bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan politik. 

Menurut Gus Yahya, sapaannya, hingga saat ini belum ada bukti yang jelas mengenai adanya aktor atau tujuan politik di balik dinamika tersebut.

“Unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa? Ini semuanya tidak jelas,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.

Dia pun menilai, setiap dinamika yang melibatkan perbedaan pandangan biasanya selalu ditarik ke ranah politik. 

Namun dalam kasus ini, Gus Yahya memastikan belum ada hal yang dapat dibuktikan secara konkret.

“Hari ini kita belum bisa lihat apa-apa,” tegasnya.

Gus Yahya menekankan bahwa persoalan yang muncul lebih didorong oleh perbedaan pendapat dan persepsi, serta beredarnya informasi yang belum diklarifikasi secara menyeluruh. 

“Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah. Maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa fitnah merupakan bentuk ketidakadilan yang dampaknya sangat berat bagi pihak yang menjadi korban. 

Gus Yahya pun meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran rumor dan prasangka yang tidak berdasar.

“Rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga, prasangka harus dihentikan, bukan dihembuskan atau dikultus-kultuskan,” pungkas Gus Yahya.

Sebagai informasi, isu pemakzulan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menjadi perbincangan.

Beredar dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dalam risalah rapat yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyebutkan, KH Yahya Stquf atau Gus Yahya diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya. 

"Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rai Aam memutuskan KH. Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU," bunyi risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Jumat, 21 November 2025.

Rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus Syuriyah itu berlangsung selama tiga jam dan menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait dinamika internal organisasi. 

Salah satu sorotan utama adalah pengundangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional. 

Syuriyah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan Maqashidul Qanun Asasi NU serta arah perjuangan organisasi dalam membela kemanusiaan.

Selain itu, rapat menilai pelaksanaan AKN NU tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, khususnya terkait prosedur pemberhentian dan penggantian fungsionaris. 

Tata kelola keuangan organisasi juga menjadi perhatian serius. Syuriyah menilai sejumlah praktik perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan hukum syara’, regulasi negara, dan Anggaran Rumah Tangga NU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Syuriyah menyerahkan keputusan final kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. 

Musyawarah kemudian menetapkan agar KH Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Jika dalam tiga hari tidak ada pernyataan pengunduran diri, maka pemberhentian akan dilakukan secara resmi oleh Syuriyah.