Desakan agar Gus Yahya Mundur dari Ketua Umum PBNU, Rocky Gerung: Tak Sekadar Soal Tokoh Pro-Zionis

Ringkasan Berita:

• Belakangan, ramai beredar isu bahwa K.H Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya didesak mundur dari kursi Ketua Umum PBNU.
• Pengamat politik Rocky Gerung menilai, desakan tersebut tak hanya soal isu mengundang tokoh Pro-Zionis, tetapi juga adanya persaingan internal NU.
• PBNU sendiri sudah menegaskan, tidak ada desakan pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU Gus Yahya.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung turut menanggapi dinamika Nahdlatul Ulama (NU), di mana K.H Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya didesak mundur dari kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Adapun desakan agar Gus Yahya mundur dari jabatan sebagai pemimpin tertinggi kepengurusan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926 tersebut berembus sejak Jumat (21/11/2025) lalu.

Tepatnya setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU tertanggal Kamis 29 Jumadal Ula 1447 H/20 November 2025 M.

Risalah tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Syura PBNU K.H Miftachul Akhyar selaku pemimpin rapat.

Dalam risalah ini, salah satu poin penting yang termuat adalah meminta agar KH Yahya Cholil Staquf untuk mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU.

Apabila dalam waktu tiga hari tidak juga mengundurkan diri, maka Gus Yahya akan diberhentikan secara resmi oleh Rapat Harian Syuriah PBNU.

Menurut Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU, alasan di balik desakan Gus Yahya untuk mundur adalah mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) serta dugaan masalah tata kelola keuangan organisasi.

Tidak Sekadar Soal Undangan Tokoh Pro-Zionisme, Ada Persaingan di Internal NU

Menanggapi desakan agar Gus Yahya mundur dari Ketua Umum PBNU, Rocky Gerung menilai, persoalannya tidak sekadar soal undangan terhadap akademisi asal Amerika Serikat (AS) Peter Berkowitz, yang dikenal sebagai tokoh Pro-Zionisme dan Pro-Israel.

Menurut Rocky, ada konteks lain yang mendasarinya, yakni persaingan internal dalam tubuh NU.

Hal tersebut disampaikan mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Rocky Gerung Official, Minggu (23/11/2025).

Baca juga: Gus Yahya Nilai Polemik di PBNU Tak Bisa Langsung Dikaitkan dengan Kepentingan Politik

"Tanpa menyentuh isu yang diperkarakan, soal undangan pada seorang pemikir atau tokoh yang ada bau-bau Yahudi beberapa bulan lalu, kita mau lihat konteksnya sebetulnya bukan sekadar isu," ujar Rocky.

"Tapi, konteks persaingan di dalam NU sendiri, dan itu adalah wajar."

Rocky menilai, sejatinya adanya persaingan atau kompetisi internal NU adalah hal yang wajar, terutama di dunia politik Indonesia, di mana sudah ada banyak tokoh yang lahir dari NU.

Misalnya, tokoh NU yang sukses menjadi Presiden RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Sehingga, ada sejumlah tokoh NU saat ini yang kemungkinan ingin mengulang lagi pencapaian tersebut; menjadi petinggi negara dari kalangan NU.

"Karena bagaimanapun, NU sangat besar dan potensi NU untuk menghasilkan presiden sudah terbukti, mungkin juga ada potensi baru untuk mengulanginya lagi; menghasilkan presiden, atau minimal, wakil presiden," tutur Rocky.

"Kalau menteri, kan sudah banyak, di semua era [presiden RI] pasti ada menteri dari NU."

Persaingan Internal NU: Tak Cuma Soal Politik, tetapi Juga Tambang

Akan tetapi, saat ini persaingan dalam tubuh NU, tidak hanya sekadar soal politik saja, demikian pendapat Rocky Gerung.

Melihat isu terkini, Rocky Gerung menilai, izin konsesi tambang juga menjadi faktor yang menambah kental nuansa persaingan di internal NU.

Apalagi, pertambangan merupakan industri yang dinilai banyak menghasilkan uang, dari hasil eksploitasi alam.

"Tetapi, ada kasus yang lebih kontemporer, yaitu soal penerimaan pragmatis NU terhadap tawaran-tawaran bisnis berbasis tambang ekstraktif industri," papar akademisi kelahiran Manado, Sulawesi Utara 20 Januari 1959 tersebut.

"Kan di situ sangat lukratif [menguntungkan, red], pasti uangnya banyak betul, dan itu juga menimbulkan keinginan untuk memperoleh atau mencicipi, sehingga timbul masalah, apakah organisasi diuntungkan oleh bisnis tambang yang disodorkan oleh pemerintah atau individu-individunya saja yang memperoleh keuntungan?"

"Ini kan udah ada di media massa dari setahun lalu."

Sebagai informasi, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mendapat 'jatah' dari pemerintah era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang ingin bagi-bagi izin konsesi tambang.

Pada 30 Mei 2024, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Yahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP ini mengizinkan ormas keagamaan mengelola lahan pertambangan.

NU sendiri menjadi ormas keagamaan pertama yang mengajukan izin mengelola tambang.

Bahkan, Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU bertemu langsung dengan Jokowi di Istana pada 22 Agustus 2024 untuk membahas kelanjutan pengelolaan tambang oleh PBNU.

Hasilnya, PBNU disebut telah mendapatkan konsesi tambang batubara eks milik Bakrie Group, dalam hal ini PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan luas 26.000 hektare.

Akumulasi dalam Persaingan antar Tokoh NU

Rocky Gerung juga menduga, desakan Gus Yahya mundur dari Ketua Umum PBNU menjadi akumulasi dalam persaingan antar tokoh NU.

Namun, persaingan tersebut juga menimbulkan guncangan politik.

Terlebih dengan perbedaan pendapat antara Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) di tengah desakan mundur yang diajukan Rapat Harian Syuriah PBNU.

Gus Yahya menegaskan, tidak akan mundur dan ingin menuntaskan mandat 5 tahun jabatan Ketua Umum PBNU.

Sementara, Gus Ipul meminta agar warga NU tetap tenang, dan menilai desakan mundur tersebut hanyalah dinamika organisasi.

"Jadi, kita mulai menduga bahwa rentetan masalah ini berakumulasi sekarang di dalam persaingan antar tokoh, tetapi mendengar bahwa kasus ini kemudian menimbulkan potensi guncangan politik," tutur Rocky.

"Dan kalau kita lihat, terakhir bahwa Pak Yahya mengambil posisi untuk tidak tunduk pada semacam tekanan organisasi untuk mengundurkan diri. Sementara, Pak Saifullah Yusuf memberi sinyal bahwa oke semuanya terkendali, tenang, nanti kita atur sama-sama."

"Itu menunjukkan ada persaingan antara Yahya dan Yusuf."

PBNU TEGASKAN TAK ADA PEMAKZULAN GUS YAHYA

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Akhmad Said Asrori, menegaskan tidak ada proses pemakzulan maupun desakan pengunduran diri terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. 

Hal tersebut ia sampaikan seusai silaturahmi para kiai dan alim ulama di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (24/11/2025).

"Tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini," kata Said dalam jumpa pers. 

Said menuturkan, seluruh kiai dan alim ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU tetap berjalan hingga akhir masa jabatan. 

"Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi," ujarnya. 

Said mengajak seluruh pihak di lingkungan PBNU untuk menjaga kekhidmatan organisasi dengan memperbanyak tafakur dan mujahadah. 

Upaya itu, menurut dia, penting demi kebaikan bersama, termasuk bagi warga NU dan masyarakat Indonesia.

"Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Itu yang paling pokok," tegasnya. 

Oleh karena itu, ia menambahkan bahwa tidak ada bentuk paksaan pengunduran diri kepada siapa pun dalam jajaran PBNU.

"Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semua harus, semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang," ungkap Said.

(Tribunnews.com/Rizki A./Fersianus Waku)