Gus Yahya Nilai Polemik di PBNU Tak Bisa Langsung Dikaitkan dengan Kepentingan Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan polemik yang saat ini mengemuka di tubuh organisasi yang dipimpinnya tidak bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan politik. 

Menurut Gus Yahya, sapaannya, hingga saat ini belum ada bukti yang jelas mengenai adanya aktor atau tujuan politik di balik dinamika tersebut.

“Unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa? Ini semuanya tidak jelas,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.

Dia pun menilai, setiap dinamika yang melibatkan perbedaan pandangan biasanya selalu ditarik ke ranah politik. 

Namun dalam kasus ini, Gus Yahya memastikan belum ada hal yang dapat dibuktikan secara konkret.

“Hari ini kita belum bisa lihat apa-apa,” tegasnya.

Gus Yahya menekankan bahwa persoalan yang muncul lebih didorong oleh perbedaan pendapat dan persepsi, serta beredarnya informasi yang belum diklarifikasi secara menyeluruh. 

“Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah. Maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa fitnah merupakan bentuk ketidakadilan yang dampaknya sangat berat bagi pihak yang menjadi korban. 

Gus Yahya pun meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran rumor dan prasangka yang tidak berdasar.

“Rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga, prasangka harus dihentikan, bukan dihembuskan atau dikultus-kultuskan,” pungkas Gus Yahya.

Sebagai informasi, isu pemakzulan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menjadi perbincangan.

Beredar dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dalam risalah rapat yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyebutkan, KH Yahya Stquf atau Gus Yahya diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya.