Panglima TNI Ungkap Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang: Dukungan untuk MBG & Koperasi Merah Putih

Ringkasan Berita:

• Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta TNI mendukung program pemerintah.
• Pertemuan antara Presiden Prabowo dan jajaran pejabat tinggi negara berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, pada Minggu (23/11/2025).
• Prabowo kembali menegaskan komitmennya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap hasil pertemuan dirinya dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa atau kediaman Prabowo di Hambalang, Minggu (24/11/2025).

Kata Panglima, dalam pertemuan itu Prabowo meminta kepada pasukan TNI untuk mendukung kebijakan pemerintah termasuk di antaranya makan bergizi gratis (MBG).

"TNI kan membantu beberapa kegiatan yang menjadi kebijakan bapak presiden sepeti MBG," kata Jenderal Agus saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Tak hanya MBG, pasukan TNI juga kata dia, akan mendukung suksesnya pembangunan koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia.

"Kemudian juga koperasi merah putih dan lain-lain dan TNI siap mendukung dan sudah kita laksanakan," tandas dia.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat membahas sejumlah agenda strategis meliputi kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan hingga penertiban kawasan pertambangan, Minggu (23/11/2025).

Momen pertemuan itu diunggah dalam akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @kerjaseskabri yang dilihat pada Senin (24/11/2025). 

Sejumlah pejabat yang hadir, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

"Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam ini membahas berbagai agenda strategis," tulis keterangan unggahan tersebut.

Disebutkan, poin pembahasan rapat mencakup hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Tak hanya penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat juga menjadi pembahasan dalam pertemuan ini.

Baca juga: KPK Agendakan Kehadiran Presiden Prabowo pada Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."