Greenpeace Minta Pemerintah Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional, tapi DPR Bilang Tak Perlu

Ringkasan Berita:

• Greenpeace mendesak pemerintah agar segera menetapkan bencana Sumatra menjadi bencana nasional karena korban jiwa banyak dan kerusakan yang ditimbulkan sudah parah
• Berdasarkan data sementara, total korban tewas ada sebanyak 593 jiwa dan 468 lainnya dinyatakan masih hilang
• Dengan ditetapkannya bencana Sumatra sebagai bencana nasional, distribusi dan penanganannya nanti akan bisa lebih cepat

TRIBUNNEWS.COM - Ketua tim kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, meminta pemerintah agar menetapkan bencana banjir dan longsor di 3 provinsi Sumatra, yakni Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar), sebagai bencana nasional.

Hingga Senin (1/12/2025), Presiden RI Prabowo Subianto belum menetapkan bencana di Sumatra ini menjadi bencana nasional, padahal berdasarkan data sementara, total korban tewas ada sebanyak 593 jiwa dan 468 lainnya dinyatakan masih hilang.

Sementara korban luka-luka ada sebanyak 2.600 orang, warga terdampak 1,5 juta orang, dan total jumlah pengungsi hingga kini tercatat sebanyak 578 ribu orang.

Rincian korban jiwa terbanyak ada di Sumut dengan total 272 orang meninggal dunia. Sedangkan korban hilang ada 172 orang dan 613 lainnya luka-luka.

Sementara korban jiwa di Aceh ada sebanyak 156 orang, korban hilang 181 orang, dan korban luka sebanyak 1.800 orang. Kemudian di Sumbar, ada sebanyak 165 korban meninggal, 114 korban hilang, dan 112 korban luka-luka. 

Untuk jumlah rumah rusak berat ada sebanyak 3.500, rumah rusak sedang 4.100, dan rumah rusak ringan 20.500. Kemudian data jembatan rusak ada 271 dan 282 fasilitas pendidikan juga rusak.

Data itu diperbarui secara berkala melalui Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin) BNPB pada Senin dan kemungkinan masih akan terus bertambah.

Selain itu, masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga juga melakukan penjarahan setelah adanya bencana ini karena warga mulai panik kehabisan bahan makanan.

Karena faktor-faktor itulah, Greenpeace mendesak pemerintah agar segera menetapkan bencana Sumatra menjadi bencana nasional.

"Kita meminta negara ini menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional gitu, karena persoalan hari ini yang sedang terjadi di sana dan kita lihat misalnya beberapa di Sibolga, masyarakat sudah kehilangan, sudah kehabisan bahan pangan gitu ya, itu harus direspons (pemerintah)," ungkapnya, Senin (1/12/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Kemudian data-data yang ada sudah 400 (sekarang 593 orang) yang meninggal ya, bahkan yang masih hilang juga masih ada. Nah, itu butuh respons yang cepat untuk menemukan mereka gitu kan dan memulihkan wilayah-wilayah dan rumah-rumah mereka yang rusak, ini butuh resource yang besar," sambungnya.

Baca juga: Ketua MPR Serahkan Penetapan Status Bencana Nasional di Sumatra kepada Presiden

Menurut Arie, pemerintah daerah juga dirasa tidak mampu dalam menangani bencana ini.

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya bencana Sumatra sebagai bencana nasional, distribusi dan penanganannya nanti akan bisa lebih cepat.

"Ini yang saya bilang harus integrasi. Jadi enggak bisa kemudian hanya dibilang respons cepat yang harus dilakukan ya. Respons yang cepat yang harus dilakukan sebenarnya menetapkan ini  menjadi bencana nasional sehingga kemudian resource-nya bisa diperkuat," papar Arie.