Banjir Sumatra Akibatkan 1.009 Sekolah Rusak Berat, DPR Desak Prioritaskan Fasilitas Belajar

Ringkasan Berita:

• DPR desak pemerintah prioritaskan pemulihan fasilitas belajar akibat 1.009 sekolah rusak banjir.
• Kemendikdasmen siapkan tenda darurat, school kit, dan dana tanggap darurat lebih dari empat miliar.
• RUU Sisdiknas bahas mitigasi pendidikan saat bencana karena Indonesia berada di wilayah rawan bencana.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memprioritaskan fasilitas belajar siswa yang terdampak banjir di wilayah Sumatra.

Diketahui 1.009 sekolah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh rusak berat akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Fikri mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengambil langkah darurat agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.

“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” kata Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan perbaikan lebih dari 1.000 sekolah yang rusak membutuhkan biaya besar.

Fikri mendorong koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengakses dana on call atau Dana Siap Pakai (DSP) penanggulangan bencana.

Sekolah darurat juga dinilai perlu segera disiapkan oleh pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing,” ujarnya.

Situasi Darurat dalam RUU Sisdiknas

Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, kabupaten Brebes) itu mengungkapkan DPR RI tengah serius membahas mitigasi pendidikan dalam situasi darurat melalui Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Langkah ini diambil mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api (ring of fire), sehingga sistem pendidikan nasional harus adaptif dan tangguh menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Baca juga: Lebih dari 20 Ton Bantuan Bencana Diterbangkan Menuju Provinsi Terdampak Banjir di Sumatera

“Salah satu yang dibahas dalam RUU Sisdiknas ini adalah pendidikan di saat bencana, karena kita berada di ring of fire dan pengalaman bencana yang selalu muncul,” pungkasnya.

Diketahui sebanyak total 1.009 sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merinci satuan pendidikan terdampak bencana di Provinsi Aceh berjumlah 310, Sumut 385, dan Sumbar 314.

Rinciannya untuk Provinsi Aceh yaitu 57 PAUD, 91 SD, 55 SMP, 65 SMA, 34 SMK, 1 PKBM/SKB, dan 7 SLB.