Dampak Bencana Sumatra, Jumlah Rumah Rusak Capai 147.236 Unit, Terbanyak di Aceh

Rincian:

• Rusak Berat: 5.162 unit
• Rusak Sedang: 3.899 unit
• Rusak Ringan: 19.664 unit

Provinsi Sumatra Barat

Total rumah rusak: 12.451 unit

Rincian:

• Rusak Berat: 2.559 unit
• Rusak Sedang: 2.959 unit
• Rusak Ringan: 6.933 unit

Pemerintah Bakal Bangun Ribuan Hunian Tetap

Pemerintah bakal membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi terdampak bencana, Aceh, Sumbar, dan Sumut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, memastikan sebanyak 2.603 hunian tetap akan dibangun bulan ini. 

"Per hari ini, sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya, di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit," katanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025). 

Ara pun meminta kementerian/instansi terkait agar mendukung upaya penanganan bencana di Tanah Air tersebut. Termasuk aturan mengenai lahan pembangunan hunian tetap agar bisa terkonsolidasi cepat. 

Menurut pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 itu, usulan pembangunan hunian tetap juga telah disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

"Jadi, Mohon doanya, kita mulai bulan ini untuk membangun hunian tetap bagi saudara kita yang terkena bencana," ungkapnya.

Baca juga: Update Jumlah Korban Bencana di Sumatra: 1.059 Tewas, 192 Jiwa Masih Hilang

Lebih lanjut, Ara menjelaskan tiga kriteria lokasi untuk hunian tetap yang akan dibangun untuk korban bencana di Sumatra. 

Pertama, terkait aspek hukum.

Kedua, klir dari teknikal.

"Artinya jangan sampai memindahkan atau relokasi rakyat yang kena bencana ke tempat yang tidak aman," imbuh Ara.

Ketiga, menurut Ara, lokasi perumahan bukan hanya sekadar dibangun semata. 

"Karena kita mengerti filosofis perumahan, rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun tapi kehidupannya berpindah, jadi memikirkan lokasi tempat anak bersekolah, memikirkan tempat bekerja orang tuanya, ekosistem harus jadi pertimbangan," jelasnya.

Menteri PKP menegaskan, dana yang digunakan untuk membangun hunian tetap bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Uangnya non-APBN 2.603 (unit). Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Gilang)