Kris Tjantra Sebut Pilkada Tak Langsung Ancam Demokrasi dan Hak Politik Rakyat

Ringkasan Berita:

• Kris Tjantra tegas menolak Pilkada melalui DPRD.
• Pilkada tak langsung dinilai melemahkan demokrasi dan rawan politik transaksional.
• Evaluasi sistem Pilkada perlu, tetapi tanpa menghilangkan hak rakyat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Ganjarist sekaligus kader PDIP, Kris Tjantra menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. 

Dia menilai, Pilkada langsung merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan fondasi utama demokrasi Indonesia yang tidak boleh ditarik kembali.

Menurutnya, setiap upaya mengubah Pilkada langsung menjadi tidak langsung berpotensi memundurkan kualitas demokrasi sekaligus merampas hak politik warga negara.

“Pilkada langsung adalah hak konstitusional rakyat dan cerminan kedaulatan rakyat hasil perjuangan reformasi. Pilkada tak langsung adalah kemunduran demokrasi Indonesia,” ujar Kris dalam pernyataan sikapnya, Selasa (23/12/2025).

Menurut Kris, mekanisme Pilkada melalui DPRD akan mengurangi partisipasi publik dan menjauhkan rakyat dari proses penentuan pemimpin daerahnya. Hal tersebut dinilai berisiko mengaburkan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat.

“Mengembalikan Pilkada ke DPRD sama saja mengurangi suara rakyat dan melemahkan hubungan langsung antara pemimpin dan konstituennya,” tegasnya.

Kris juga menyoroti potensi munculnya praktik politik transaksional apabila Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung. Sistem tersebut dinilai rawan menggerus aspirasi publik dan mempersempit ruang kontrol rakyat terhadap kekuasaan.

“Setiap upaya yang menjauhkan rakyat dari hak memilih pemimpinnya adalah langkah mundur bagi demokrasi. Pilkada tak langsung membuka ruang politik transaksional,” kata Kris.

Meski demikian, dia tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik dan praktik-praktik yang tidak sehat di lapangan. 

Namun, evaluasi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan reformis tanpa menghilangkan hak rakyat.

“Kami mendukung evaluasi sistem Pilkada, tetapi solusinya harus komprehensif dan tetap menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyikapi wacana perubahan sistem Pilkada, agar tidak menjadi sumber polarisasi politik baru.

“Isu Pilkada tidak boleh menjadi alat polarisasi. Kami mengajak partai politik, DPR, DPRD, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk berdialog mencari formula terbaik demi demokrasi dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Kris.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengklaim pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. 

"Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/2025).