Parpol Pendukung Pilkada Via DPRD Diminta Belajar dari Gelombang Demo Agustus 2025

Ringkasan Berita:

• Partai politik (parpol) yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu mempertimbangkan secara serius selera politik masyarakat
• Pilkada langsung selama ini memberi ruang partisipasi yang kuat bagi masyarakat untuk merasa memiliki pemimpinnya
• Seharusnya parpol belajar dari gelombang demonstrasi Agustus 2025, yang puncaknya dipicu oleh pernyataan-pernyataan anggota DPR yang tidak sejalan dengan kebatinan masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Arifki Chaniago mengingatkan partai politik (parpol) yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu mempertimbangkan secara serius selera politik masyarakat. 

Sebab menurutnya, wacana tersebut berisiko dipersepsikan semata sebagai agenda elite sekaligus mencerminkan jarak parpol dengan rakyat.

Arifki menilai sebelum mendorong perubahan sistem, partai politik seharusnya memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sejalan dengan harapan publik. 

Pasalnya posisi kepala daerah memiliki keterkaitan yang sangat langsung dan intens dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Kepala daerah bukan sekadar produk kompromi politik. Mereka berhadapan langsung dengan warga mulai dari pelayanan publik, konflik sosial hingga penanganan bencana. Karena itu selera masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan,” kata Arifki dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Arifki mengingatkan jika parpol gagal membaca preferensi publik secara serius, perubahan sistem Pilkada justru berpotensi memicu resistensi sosial. 

Menurutnya, Pilkada langsung selama ini memberi ruang partisipasi yang kuat bagi masyarakat untuk merasa memiliki pemimpinnya. 

Ketika mekanisme tersebut dialihkan ke DPRD tanpa komunikasi publik yang memadai, masyarakat berisiko merasa dipinggirkan dari proses politik yang sangat menentukan hidup mereka.

“Perubahan sistem Pilkada itu ibarat mengganti menu utama di rumah makan tanpa bertanya kepada pelanggan. Dapur mungkin merasa lebih efisien, tetapi jika pelanggan tidak cocok, mereka bisa protes atau pergi. Dalam politik, ‘pergi’ itu bisa bermakna apatis atau kemarahan kolektif,” ucapnya.

Perbaiki tata kelola Pemilu

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini menambahkan, jika alasan utama Pilkada lewat DPRD adalah untuk menekan biaya politik, maka pembenahan seharusnya difokuskan pada tata kelola pemilu. 

Satu di antaranya dengan memperbaiki proses rekrutmen penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, yang selama ini dinilai masih terlalu kental dengan kepentingan partai politik.

Menurut Arifki, langkah paling mendasar yang perlu dilakukan partai politik adalah mengharamkan praktik mahar politik disertai komitmen sanksi tegas, termasuk diskualifikasi calon jika terbukti melanggar. 

Selain itu, lanjut Arifki, parpol perlu menyiapkan proses kaderisasi dan sosialisasi calon kepala daerah sejak dini agar kandidat memiliki cukup waktu membangun relasi dan kepercayaan publik.

“Selama ini tidak terlihat sinkronisasi yang jelas. Ketika parpol menilai Pilkada langsung tidak efektif, pada saat yang sama mereka juga gagal mendorong hadirnya anggota DPRD yang benar-benar berkualitas. Jangan sampai setelah Pilkada lewat DPRD lolos, justru muncul praktik dimana anggota DPRD sepenuhnya ditentukan oleh partai, bukan oleh rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arifki mengingatkan kesalahan membaca suasana batin publik membawa risiko politik yang besar bagi partai ke depan.