Kritik Terhadap Wacana Pilkada Melalui DPRD, Alasan Biaya Mahal Dinilai Terlalu Mengada-ada

Ringkasan Berita:

• Biaya mahal jadi alasan kenapa sejumlah pihak mendorong wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih DPRD
• Alasan biaya mahal dan marak kecurangan dalam pilkada juga disebut mengada-ada
• Sebab jika alasannya  demikian, maka permasalahannya harus diselesaikan oleh internal  partai politik, bukan justru mengubah sistem pemilihan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Biaya mahal jadi alasan kenapa sejumlah pihak mendorong wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih DPRD.

Padahal, perihal anggaran merupakan rancangan yang direncanakan dan dibahas panjang lebar oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilihan.

Baca juga: Pilkada Lewat DPRD Didukung Parpol Pendukung Prabowo, Dikhawatirkan Jadi Agenda Elite Semata

“Mahal atau murahnya anggaran pilkada ya sangat tergantung pada bagaimana rancangan anggaran dibahas dan diputuskan,” kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Tribunnews.com, Selasa (6/1/2026).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin adalah satu di antara beberapa pihak yang menggunakan alasan biaya mahal sebagai landasan dukungan terhadap pilkada lewat DPRD.

Baca juga: Politik Uang Disebut Tetap Terjadi Meski Pilkada Lewat DPRD 

Lucius pun menduga ihwal pernyataan itu sebenarnya merupakan keluhan Cak Imin atas biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah dalam kontestasi pemilihan.

“Atau Muhaimin sedang mengeluh soal biaya yang digunakan calon-calon kepala daerah? Kalau iya, ya itu urusan parpol dan calon lah,” tuturnya.

Sehingga usulan ini dirasa memuat proyek partai politik.

“Jadi jelas bahwa usulan pilkada tidak langsung ini merupakan proyek politik partai politik,” tegasnya.

Alasan biaya mahal dan marak kecurangan dalam pilkada juga disebut mengada-ada. 

Sebab jika alasannya  demikian, maka permasalahannya harus diselesaikan oleh internal  partai politik, bukan justru mengubah sistem pemilihan.

“Jadi jelas bahwa alasan Muhaimin mendukung pilkada oleh DPRD dengan menjadikan faktor biaya mahal dan kecurangan adalah sebuah usulan yang mengada-ada. Masalah ada di mereka (partai dan calon) kok,  kenapa sistem pilkada langsung oleh rakyat yang harus diubah,” pungkasnya.

Baca juga: Siti Zuhro Usul Mekanisme Pilkada Asimetris di Tengah Wacana Pemilihan Tidak Langsung

Parpol yang mendukung dan Menolak Pilkada Melalui DPRD

Beberapa partai menyatakan dukungan terbuka terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Partai Gerindra menjadi salah satu pendukung utama dengan alasan efisiensi anggaran dan upaya menekan praktik politik uang dalam pilkada langsung.

Partai Golkar juga menyatakan sejalan dengan gagasan tersebut sebagai bagian dari evaluasi sistem demokrasi elektoral.

Sementara PKB menyebut wacana itu bukan hal baru dan telah lama menjadi bahan diskusi internal partai.