PDIP Tegas Tolak Pilkada via DPRD meski Sudah Ada yang Melobi: Hak Rakyat Tak Bisa Diwakilkan DPRD

Ringkasan Berita:

• Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan PDIP akan tetap menolak mendukung Pilkada melalui DPRD meski sudah ada yang mencoba melobi PDIP.
• Karena PDIP menilai hak rakyat tidak bisa diwakilkan oleh segelintir orang di DPRD.
• Secara matematis posisi PDIP di DPR memang minoritas. Namun Deddy yakin dinamika politik tidak hanya ditentukan oleh berapa jumlah kursi yang dimiliki partai di parlemen.
• Deddy juga yakin akan ada suara masyarakat dan kelompok tak terwakilkan di legislatif yang bisa berpengaruh.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengaku sudah ada yang mengajak atau melobi PDIP untuk melakukan pembicaraan agar ikut mendukung wacana pilkada melalui DPRD.

Namun, Deddy menyebut ajakan pembicaraan ini belum ada jadwal resminya dan detail kapan akan dimulai pembahasannya.

Meski demikian, sikap PDIP tetap tegas, yakni menolak mendukung pilkada secara tidak langsung melalui DPRD.

“Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah. Tapi kan memang belum ada jadwal resmi kapan dimulai pembahasan,” kata Deddy, Rabu (7/1/2025), dilansir Kompas.com.

Deddy menegaskan sejak awal menanggapi adanya wacana pilkada via DPRD ini, sikap PDIP tak akan berubah.

PDIP akan tetap menolak adanya Pilkada yang dipilih oleh DPRD.

“Dan, sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD,” tegas Deddy.

Akui PDIP Minoritas di Parlemen, tapi Yakin Dinamika Politik Tak Ditentukan Jumlah Kursi Parlemen

Deddy menerangkan secara matematis posisi PDIP di DPR memang minoritas, terutama jika dibandingkan partai-partai lain yang ada di koalisi seperti Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra yang sudah menyatakan dukungan untuk wacana Pilkada via DPRD ini.

Peluang wacana pilkada via DPRD akan terealisasi dengan dukungan partai koalisi tersebut juga diakui akan besar.

“Kalau hitung-hitungan matematisnya kita kan hanya 16 persen. Dengan enam partai sudah menyetujui maka secara matematika ya itu mereka akan berhasil mengusulkan dong."

Baca juga: Cuitan Lama SBY Kembali Mencuat, Pernah Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Mengapa Kini Berubah Sikap?

“Ya kan sudah sangat tegas dari awal yang bicarakan itu Golkar, PAN, PKB, lalu diamini oleh Gerindra. Belakangan kan Nasdem dan Demokrat juga sudah setuju," terang Deddy.

Namun, Deddy meyakini bahwa dinamika politik tidak hanya ditentukan oleh berapa jumlah kursi yang dimiliki partai di parlemen.

Deddy juga yakin akan ada suara masyarakat dan kelompok tak terwakilkan di legislatif yang bisa berpengaruh.

“Tapi kan pasti akan ada dinamika, pasti akan ada suara-suara masyarakat, suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif,” imbuh Deddy.