Populi Center Ingatkan Konsekuensi Demokrasi Jika Pilkada Tak Lagi Dipilih Langsung

Temuan survei Populi Center pada Oktober 2025 memperkuat peringatan tersebut. 

Survei yang dirilis pada 30 November 2025 menunjukkan bahwa preferensi publik terhadap Pilkada langsung masih sangat dominan. 

Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih secara langsung, sementara 94,3 persen responden menghendaki mekanisme yang sama untuk pemilihan bupati dan wali kota.

Lebih lanjut, Populi Center menegaskan bahwa selama prasyarat-prasyarat berat tersebut belum terpenuhi secara meyakinkan, preferensi publik terhadap Pilkada langsung tidak boleh diabaikan. 

Mengabaikan kehendak publik, berisiko melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan institusi politik di tingkat daerah.

Untuk diketahui sejumlah parpol, yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKB, NasDem, dan Demokrat mendukung wacana pilkada kembali dipilih DPRD.

Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sementara itu PKB menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. 

"Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota oleh DPRD.

Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono Senin (29/12/2025).

Terkini, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan partainya satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," kata Herman kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).