Tolak Pilkada Melalui DPRD, PDIP Tetap Buka Komunikasi dengan Fraksi Lain di DPR

Ringkasan Berita:

• Puan Maharani menegaskan sikap PDIP yang menolak pelaksanaan Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
• Namun PDIP tetap membuka ruang komunikasi dengan partai politik lain terkait dinamika politik ke depan.
• Puan menilai pembahasan terkait Pilkada masih belum menjadi prioritas utama saat ini.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, menegaskan sikap partainya yang menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Kendati demikian, PDIP tetap membuka ruang komunikasi dengan partai politik lain terkait dinamika politik ke depan.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

Puan menyatakan, komunikasi politik merupakan hal yang terus dilakukan dan tidak pernah tertutup. 

"Pasti, kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Namun demikian, Puan menilai pembahasan terkait Pilkada masih belum menjadi prioritas utama saat ini. 

Dia mengingatkan bahwa agenda politik nasional yang lebih dekat adalah proses pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

"Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya saja masih lama. Yang akan berjalan duluan itu kan pileg dan pilpres. Pileg dan pilpresnya saja belum," ucapnya.

PDIP Tegaskan Pilkada Harus Tetap Langsung

PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. 

Hal itu ditegaskan Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham saat membacakan salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).

Jamaluddin membacakan, bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan. 

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ujar Jamaluddin di hadapan seluruh peserta Rakernas.

Sebagai solusi atas tingginya biaya politik, PDI Perjuangan merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara. 

Dia juga memaparkan bahwa PDIP mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi. 

"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjut Jamaluddin membacakan naskah tersebut.

Mayoritas Fraksi Dukung Wacana Pilkada Via DPRD

Untuk diketahui sejumlah parpol, yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKB, NasDem, dan Demokrat mendukung wacana pilkada kembali dipilih DPRD.

Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

"Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam," kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sementara itu PKB menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. 

"Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota oleh DPRD.

Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sugiono Senin (29/12/2025).