Pakar Kebijakan Publik, Thomas Pepinsky: Demokrasi Butuh Pengawasan dan Institusi Kuat

Ringkasan Berita:

• Prof. Thomas Pepinsky menilai demokrasi sebagai proses yang terus diuji, terutama dalam sistem presidensial dengan kewenangan eksekutif yang besar.
• Ia menekankan pentingnya penguatan checks and balances agar akuntabilitas kekuasaan tetap terjaga.
• Bagi Indonesia, pendidikan kebijakan publik dinilai krusial untuk memastikan pembangunan berjalan seiring dengan nilai keadilan dan demokrasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Demokrasi bukanlah sistem yang selesai begitu saja, melainkan proses panjang yang terus diuji oleh waktu, kekuasaan, dan dinamika sosial. 

Walter F. LaFeber Professor dari Government and Public Policy Cornell University, Prof. Thomas Pepinsky mengatakan, tantangan terbesar demokrasi modern, khususnya dalam sistem presidensial, terletak pada besarnya kewenangan eksekutif yang tidak selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat.

Ketika checks and balances melemah, akuntabilitas kekuasaan menjadi rentan, bahkan di negara yang secara formal menjalankan pemilu demokratis.

“Demokrasi bukan titik akhir, melainkan perjalanan yang menuntut keterlibatan aktif warga negara serta institusi yang kuat untuk menjaganya,” ujar Pepinsky saat jadi pembicara utama seminar publik American Democracy under Trump, What Indonesia Could Learn? yang diadakan Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya di Jakarta belum lama ini.

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi akademik untuk membaca dinamika demokrasi presidensial Amerika Serikat sekaligus menarik pembelajaran yang relevan bagi konteks Indonesia.

Pepinsky mengatakan, menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari prosedur elektoral, tetapi juga dari kemampuan lembaga-lembaga negara untuk saling mengawasi, kebebasan masyarakat sipil, serta transparansi dalam pengambilan kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, Pepinsky menilai penguatan pendidikan kebijakan publik memiliki peran strategis.

Pendidikan tersebut dinilai penting agar proses pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan sosial, akuntabilitas pemerintahan, dan nilai-nilai demokrasi.

“Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang dirancang dengan pemahaman mendalam tentang dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa forum diskusi ini bukan dimaksudkan sebagai ruang untuk mengajarkan Indonesia belajar dari Amerika Serikat. 

Sebaliknya, diskusi ini menjadi sarana refleksi bersama untuk memahami tantangan dan dinamika yang dihadapi negara-negara dengan sistem presidensial dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurut Pepinsky, setiap negara memiliki konteks historis, sosial, dan politik yang berbeda. Karena itu, pelajaran demokrasi tidak bisa disalin begitu saja, melainkan perlu diadaptasi melalui dialog kritis dan pembelajaran bersama.

“Refleksi lintas negara penting bukan untuk meniru, tetapi untuk saling memahami bagaimana demokrasi diuji dan dipertahankan dalam kondisi yang berbeda,” katanya.

Direktur Eksekutif IPP Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata dalam sambutannya mengatakan, kemunduran demokrasi kerap bermula dari melemahnya kepemimpinan politik dan institusi, bukan dari masyarakat.

Ia merujuk pandangan ilmuwan politik Larry Butler yang menyebut bahwa erosi demokrasi lebih sering terjadi “dari atas”, ketika prosedur dan tata kelola kekuasaan tidak dijaga secara akuntabel.