Mensos Gus Ipul: Sudah 1,7 Juta KPM di Daerah Bencana Sumatra Terima Bansos

Ringkasan Berita:

• Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial reguler triwulan pertama berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako kepada lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah terdampak bencana Sumatera.
• Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1,83 triliun.
• Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan/adaptif berupa dukungan logistik, dapur umum, santunan, jaminan hidup, bantuan hunian, serta program pemulihan ekonomi dan sosial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) reguler triwulan pertama yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako kepada 1,7 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah terdampak bencana banjir yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Total anggaran untuk bansos reguler PKH dan sembako di tiga provinsi tersebut yaitu sebesar Rp1.832.738.125.000.

"Yang pertama adalah bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

"Ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat. Untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," tambahnya. 

Disamping bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif mulai dari dukungan logistik dan dapur umum.

Serta dukungan rehabilitasi dan rekontruksi yang terdiri dari santunan, jaminan hidup, isian hunian, dan pemulihan ekonomi.

"Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya," katanya. 

Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga menjelaskan terkait mekanisme penyaluran bansos pascabencana Sumatra. Pertama, data nasional BNPB sebagai rujukan awal. 

Kemudian penetapan By Name By Address (BNBA) oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota, yang juga ditandatangani oleh Kapolres, Kajari, dan Dandim.

Lalu, ada proses validasi dan persetujuan ke Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas. 

Berdasarkan data dan verifikasi, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang ditetapkan.

Pada saat proses dan setelah penyaluran, Kemensos bersama Pemerintah Daerah dan penyalur serta unsur pendamping melakukan asistensi penyaluran dalam rangka verifikasi data, monitoring dan pelaporan bisa berjalan dengan baik.

"Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi," ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan progres penyaluran bantuan sosial pascabencana Sumatra. 

Hingga saat ini, sudah ada 29 dari 53 Kabupaten/Kota yang telah tervalidasi oleh Kemendagri dan siap untuk disalurkan.

"Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden," pungkasnya.