Ketua MPP PKS Minta DPR Awasi Ketat Keterlibatan Indonesia di BoP dan ISF Gaza

Ringkasan Berita:

 

• Ketua MPP DPP PKS Mulyanto meminta DPR RI mengawasi ketat keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan posisi wakil ketua komandan ISF Gaza 
• Ia menilai keputusan ini menyangkut kedaulatan, keselamatan prajurit TNI, anggaran negara, dan arah politik luar negeri 
• DPR diminta memastikan transparansi, legitimasi Palestina, serta kepatuhan pada konstitusi dan prinsip bebas aktif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) DPP PKS Mulyanto, meminta DPR RI mengawasi secara ketat keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta penunjukan Indonesia sebagai wakil ketua komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

Menurut Mulyanto, langkah tersebut bukan kebijakan biasa, melainkan keputusan strategis yang menyangkut kedaulatan negara, keselamatan prajurit TNI, penggunaan anggaran publik, dan arah politik luar negeri Indonesia.

Mulyanto menilai, DPR wajib menjalankan fungsi pengawasan konstitusional karena kebijakan ini rawan disalahgunakan oleh kepentingan asing. 

Dia menegaskan, pengerahan pasukan ke luar negeri bukan keputusan administratif, tetapi keputusan politik negara yang harus melalui mekanisme checks and balances sebagaimana diamanatkan konstitusi dan Undang-Undang TNI.

"Pembukaan UUD 1945 menegaskan komitmen Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan luar negeri harus berpihak pada kemerdekaan dan keadilan, bukan justru berpotensi memberi legitimasi terhadap praktik kolonialisme modern. Parlemen wajib memastikan Indonesia tidak terseret dalam skenario geopolitik yang mengorbankan prinsip tersebut," kata Mulyanto, kepada Tribunnews.com Minggu (22/2/2026).

Baca juga: Gabung BoP, Menlu Tegaskan RI Tak Perlu Bayar Iuran 1 Miliar Dolar AS

Mulyanto mengatakan, transparansi menjadi syarat mutlak dalam kebijakan ini. 

Pemerintah, menurutnya, harus menjelaskan secara terbuka mandat, struktur komando, serta independensi Indonesia dalam ISF. 

Jika kendali operasional berada di tangan pihak lain, ia mengingatkan adanya potensi Indonesia hanya menjadi alat legitimasi kepentingan kekuatan besar, bukan aktor independen.

"Parlemen juga penting meminta kejelasan legitimasi dari pihak Palestina. Prinsip hak menentukan nasib sendiri tidak boleh diabaikan. Tanpa persetujuan rakyat dan otoritas Palestina, kehadiran pasukan asing berisiko dipersepsikan sebagai bentuk intervensi yang justru mencederai perjuangan kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Selain itu, kata Mulyanto, risiko keamanan bagi prajurit TNI tidak boleh diremehkan. 

Sebab, konflik Gaza memiliki karakter sangat kompleks dan berisiko tinggi. 

"Negara tidak boleh mempertaruhkan keselamatan prajurit tanpa mandat yang jelas, aturan keterlibatan yang ketat, serta strategi keluar yang terukur. Parlemen harus memastikan semua itu sebelum keputusan final diambil," ujar Mantan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini.

Selain aspek politik dan keamanan, Mulyanto juga menyoroti transparansi anggaran. 

Dia mendesak DPR RI meminta pemerintah membuka secara jelas rincian pembiayaan misi tersebut, mulai dari besaran biaya, sumber anggaran, hingga durasi penugasan. 

Menurutnya, publik berhak mengetahui penggunaan dana negara dan tidak boleh ada kebijakan luar negeri yang berjalan dengan blank cheque menggunakan dana rakyat.

Dalam situasi global yang semakin kompetitif, ia menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. 

DPR, kata dia, harus memastikan Indonesia tidak tunduk pada tekanan kekuatan besar atau kepentingan ekonomi jangka pendek yang dapat merusak posisi strategis bangsa.

"Kritik seperti ini bukanlah sikap penolakan terhadap perdamaian. Justru sebaliknya, perdamaian yang adil harus dibangun di atas prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia harus tetap menjadi moral force, bukan sekadar pelengkap dalam operasi keamanan internasional," ucapnya.

Sebab itu, Mulyanto menilai DPR perlu segera menggelar rapat kerja terbuka, memanggil Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan pihak terkait serta membuka ruang dialog publik. 

"Parlemen harus menunjukkan ketegasan politik untuk menjaga konstitusi, kehormatan bangsa, dan konsistensi perjuangan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan melawan segala bentuk penjajahan di muka Bumi," pungkas Mulyanto.