Sepak Terjang Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Dapat Perhatian Publik Tinggi Menurut Riset DIR 2026

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017.  

Pada Pilkada Aceh 2024, Muzakir Manaf mencalonkan diri bersama wakilnya Fadhlullah (Dek Fadh). 

Mereka memenangkan pemilihan dan resmi dilantik menjadi Gubernur & Wakil Gubernur Aceh periode 2025–2030 pada 12 Februari 2025. 

Pelantikan dilakukan di sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sesuai dengan ketentuan hukum pemerintahan Aceh.

Riset DIR

Riset berbasis Artificial Intelligence (AI) itu menganalisis pemberitaan dan percakapan publik sepanjang periode 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026. 

Total pemberitaan kepala daerah tingkat provinsi mencapai 1.887.196 berita di media siber, cetak, dan elektronik. 

Dari keseluruhan pemberitaan tersebut, tercatat total engagement sebesar 5.624.353.582 dengan audience mencapai 33.798.508.877.

Di ranah media sosial, terdapat 4.573.206 percakapan yang terdiri dari 112.442 percakapan di X, 204.337 di Facebook, 854.473 di Instagram, 2.063.710 di TikTok, 27.468 di Threads, dan 1.309.974 di YouTube. 

Analisis dilakukan terhadap 11 ribu media online, 200 media cetak, serta 40 media elektronik, sementara untuk media sosial DIR melakukan crawling terhadap seluruh platform yang digunakan masyarakat Indonesia.

Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menjelaskan bahwa tahun pertama kepemimpinan merupakan fase krusial pembentukan legitimasi publik. 

“Kami menggunakan metodologi Media Intelligence yang menggabungkan analisis media massa dan digital listening untuk melihat sejauh mana legitimasi publik terbentuk di era keterbukaan informasi ini,” ujar Neni dalam peluncuran laporan di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, publik memberi perhatian tinggi terhadap eksekusi janji kampanye, implementasi program pusat di daerah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ketangkasan kepala daerah saat menghadapi bencana.

Dalam temuan utama, DIR mencatat tiga kluster isu dominan, yakni implementasi Program Strategis Nasional bidang pendidikan, respons terhadap krisis seperti Banjir Besar di Sumatera dan Aceh pada November 2025, serta isu integritas dan hukum yang melibatkan relasi dengan KPK dan DPRD.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)