Power Medsos di Kasus Tumbler KRL 2025 Vs Kasus LPDP 2026

"Masyarakat ngritik dianggap salah atau ya sudah silahkan kritik, kami tetap jalan," tegas Mahfud.

Nasionalisme Bisa Luntur Ketika Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat

Berkaca dari viralnya sosok Tyas, Mahfud juga mengingatkan bahwa nasionalisme bisa luntur ketika memang pemerintahnya tidak berpihak kepada rakyat.

Dia menegaskan hak dasar yang harus dipenuhi warga adalah hak hidup. 

Sehingga, menurut Mahfud, hal yang wajar ketika muncul fenomena seperti viralnya sosok Tyas tersebut ketika hak hidup masyarakat tidak bisa dipenuhi pemerintah.

"Orang mau berusaha diperas, mau cari kerjaan dipalak dan belum tentu dapat, mau eksekusi vonis juga harus bayar, perkara sudah inkrah diadili lagi. Itu kan banyak."

"Kan keperluan nomor satu kan hidup, kalau nggak bisa hidup nggak bisa memenuhi sandang, pangan, papan, ya udah kabur aja dulu. Ini fenomenanya sama (seperti kasus Tyas)," ujarnya.

Mahfud MD Harap Tyas Tetap Cinta Indonesia

Dalam akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa dirinya marah atas apa yang disampaikan oleh Tyas.

Namun, di saat yang bersamaan, dia memahami pernyataan Tyas yang bersyukur anaknya tidak berstatus sebagai WNI adalah sebuah fakta di mana pemerintahan Indonesia bobrok.

Mahfud pun berharap kepada Tyas agar tetap mencintai Indonesia dengan segala kekurangan dan permasalahan yang tengah terjadi.

Dia kembali menegaskan bahwa seluruh capaian yang diperoleh Tyas saat ini tetap ada andil dari negara seperti menerima beasiswa LPDP.

"Mbak Tyas, saya marah kepada Anda menghina republik ini. Tapi juga saya paham bahwa apa yang Anda katakan itu karena fakta yang sering mengecewakan di tempat kita."

"Tapi cintailah negeri ini. Anda bisa sekolah karena Indonesia merdeka karena punya sumber daya yang bagus. Kita jangan diam untuk selalu cinta dengan Indonesia," pungkasnya.

Menolak Lupa Kasus Tumbler KRL Tahun 2025