Kasus Polisi Terjerat Hukum Terus Berulang, Bagaimana Kabar Reformasi Polri? 

Oleh karena itu, kata Ito, tentunya Polri perlu mempelajari setiap kasus yang terjadi, terutama yang melibatkan anggota polisi sendiri.

"Kami di Mabes Polri, ada 32 Penasihat Ahli Kapolri, setiap isu-isu kasus ini kita pelajari, mengapa ini terjadi, bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi," ucapnya.

Untuk kasus di Tual, Ito pun menyampaikan duka cita mendalam. Namun, di sisi lain, Ito juga menjelaskan bahwa kejadian itu ternyata bermula dari perkelahian dua kampung di sana.

"Tentunya saya juga berhubungan langsung dengan Bapak Kapolda, mendapatkan penjelasan kenapa sampai anggota Brimob terlibat dalam massa itu. Rupanya ada perkelahian dua kampung, kan kita hanya melihat akibat saja, tidak melihat sebabnya ya."

"Kemudian dari perkelahian itu, di sana memang ada anak-anak muda, biasalah, namanya menjelang sahur itu mereka menggunakan sepeda motor, anak-anak tingkat sekolah lah mereka tidak menggunakan helm," jelasnya.

Dalam hal ini, Ito pun menyesalkan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

"Jadi sebenarnya anggota Brimob itu pulang dari pengamanan perkelahian kampung, kemudian terjadilah tragedi ini yang tentu kita tidak bisa benarkan ya. Karena tidak ada SOP untuk menghentikan anak yang menggunakan motor dengan kecepatan tinggi, kemudian dilempar dengan helm."

"Meskipun helm-nya dari kevlar, tapi ini sangat berbahaya, itu harusnya sudah dipikirkan akibatnya, jangan mengedepankan emosi atau kekesalan, ini sangat tidak dibenarkan," jelas Ito.

Terkait hal ini, Ito pun mengimbau kepada masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita tidak benar di luar sana.

"Karena Kompolnas sudah turun langsung ke Tual saat ini, kemudian juga dari lembaga terkait lainnya untuk bisa mempelajari mengapa ini bisa terjadi," terang Ito.

Reformasi Kultural Tidak Bisa Instan

Soal Reformasi Polri ini, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Otto Hasibuan, sebelumnya telah menegaskan bahwa persoalan kultur merupakan akar masalah yang paling serius. 

“Saya melihat persoalan culture adalah masalah serius dan perlu waktu dan konsistensi untuk melakukan perubahan dan terkait juga dengan pendidikan,” kata Otto kepada Kompas.com, Senin (23/2/2026). 

Otto menilai, pembenahan kultur tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan komitmen jangka panjang, terutama melalui sistem pendidikan dan pembinaan anggota.

Menurut Otto, rentetan kasus pada awal 2026 ini menjadi pengingat keras bahwa reformasi kepolisian bukan sekadar agenda administratif.

Dia pun menuntut perubahan mendasar pada cara berpikir, bertindak, dan mengawasi kekuasaan aparat.