Gerakan Mahasiswa Diharapkan Tak Ditunggangi Kepentingan Politik

Ringkasan Berita:

• Pernyataan aksi mahasiswa yang menyerukan pencopotan Kapolri menuai sorotan.
• Semar menilai arah gerakan patut dipertanyakan ketika tuntutan mahasiswa sudah menyasar pencopotan elite negara, seperti Kapolri.
• Jika orientasi gerakan sudah menyasar elite kekuasaan tertentu, maka independensi mahasiswa dipertaruhkan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan aksi mahasiswa yang menyerukan pencopotan Kapolri menuai sorotan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Rampai Nusantara menegaskan bahwa gerakan mahasiswa sejatinya merupakan gerakan moral yang harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik kekuasaan.

Baca juga: Putri Eks Kapolri Da’i Bachtiar Gabung PSI, Ahmad Ali: Tambah Energi Baru di Jawa Barat

“Mahasiswa memang harus kritis. Sejarah membuktikan gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, moral force, yang mengawal nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Kritik itu perlu untuk kemajuan bangsa, agar kita terus memperbaiki diri,” ujar Ketua Umum Rampai Nusantara yang akrab disapa Semar dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).

Namun, Semar menilai arah gerakan patut dipertanyakan ketika tuntutan mahasiswa sudah menyasar pencopotan elite negara, seperti Kapolri. 

Baca juga: Kami Akan Kembali!: Ultimatum Mahasiswa Usai Gagal Temui Kapolri di Mabes Polri

Menurutnya, isu tersebut bukan lagi isu kerakyatan.

“Ketika Ketua BEM UGM mulai menyerukan copot Kapolri, ini bukan lagi sekadar gerakan moral. Ini sudah masuk pada wilayah politik yang sangat sarat kepentingan. Isu pergantian Kapolri adalah isu elitis, bukan isu kerakyatan,” tegasnya.

Dia juga menyoroti respons cepat sejumlah partai politik di luar pemerintahan yang langsung mendukung tuntutan tersebut. Kondisi itu, kata Semar, membuka ruang besar bagi gerakan mahasiswa untuk ditunggangi kepentingan tertentu.

“Publik bisa melihat sendiri siapa yang cepat merespons dan mendukung. Kita tahu ada kelompok politik tertentu yang sejak lama mendorong isu pergantian Kapolri. Ketika gerakan mahasiswa masuk ke wilayah politik, maka sangat terbuka ruang untuk ditunggangi kepentingan,” lanjutnya.

Menurut Semar, gerakan moral hanya boleh berpijak pada kepentingan rakyat. Jika orientasi gerakan sudah menyasar elite kekuasaan tertentu, maka independensi mahasiswa dipertaruhkan.

“Kalau ini murni gerakan moral, orientasinya pasti nilai-nilai dan kepentingan rakyat. Tapi kalau sudah bicara copot elite tertentu, kita patut bertanya jangan-jangan ada agenda politik yang sedang dimainkan,” katanya.

Dia pun mengingatkan seluruh elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, agar menjaga integritas dan independensi gerakan di tengah dinamika politik nasional.

Rampai Nusantara menegaskan, kritik terhadap institusi negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia sah disampaikan, namun harus tetap berpijak pada isu-isu kerakyatan agar tidak kehilangan legitimasi moral di mata publik.

“Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang kritis, tetapi juga independen dan bertanggung jawab. Jangan sampai marwah gerakan moral tercoreng karena terseret arus politik praktis,” kata Semar.

Baca juga: Demo di Mabes Polri, Mahasiswa: Aksi di Bulan Suci di Tempat Tak Suci

Terpisah, Anggota BEM UI Hafidz Hernanda menyampaikan setidaknya ada lima tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi.