KPK Sita Bukti Elektronik dan Kendaraan dalam OTT Bupati Pekalongan Terkait Kasus Outsourcing

Ringkasan Berita:

• KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek penyediaan tenaga alih daya di Pemkab Pekalongan. 
• Dalam operasi tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk barang bukti elektronik (BBE) dan sebuah kendaraan bermotor. 
• Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik bersama barang bukti sedang dibawa dari Pekalongan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti, termasuk barang bukti elektronik (BBE) dan sebuah kendaraan bermotor, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. 

Operasi senyap ini diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa (PBJ), khususnya proyek penyediaan tenaga alih daya (outsourcing) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penyitaan tersebut. 

Ia menyebutkan bahwa saat ini tim penyidik beserta barang bukti yang diamankan sedang dalam perjalanan dari Pekalongan menuju Kantor KPK di Jakarta.

"Beberapa barang bukti ini juga memang masih dalam perjalanannya karena memang tim ini sedang bergerak dari Pekalongan ke Jakarta. Nanti kami akan update. Di antaranya memang BBE juga diamankan, ada kendaraan juga ada yang diamankan," ujar Budi di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/3/2026) malam.

Ketika ditanya mengenai nominal uang tunai yang turut disita, Budi menyatakan bahwa pihaknya masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut. 

"Untuk uang nanti kita akan cek ya. Sementara untuk BBE dan juga kendaraan itu menjadi salah satu barang bukti yang diamankan," tambahnya.

Adapun dokus utama penyelidikan KPK mengarah pada indikasi pengaturan dan rekayasa proses pengadaan di beberapa dinas Pemkab Pekalongan.

Diduga, ada upaya pengondisian agar vendor atau perusahaan swasta tertentu memenangkan tender penyediaan tenaga pendukung (outsourcing).

"Ini kan ada sejumlah pengadaan yang memang dilakukan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan yang prosesnya diduga diatur, dikondisikan sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang untuk men- deliver barang ataupun jasa," jelas Budi.

Dalam operasi tangkap tangan yang bermula di Semarang pada Selasa dini hari tersebut, KPK telah mengamankan total 14 orang. 

Para pihak yang terjaring operasi ini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta secara bertahap dalam dua kloter kedatangan. 

Pada kloter pagi yang tiba sekitar pukul 10.25 WIB, KPK membawa tiga orang, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, beserta satu orang ajudan dan satu orang kepercayaannya. 

Rombongan pertama ini tiba dan langsung diarahkan masuk melalui jalur rubanah (basement) dengan pengawalan yang ketat. 

Sementara itu, pada kloter malam, tim penyidik membawa 11 orang lainnya yang diberangkatkan langsung dari Pekalongan.