Konflik Iran Vs AS–Israel Kian Memanas, Indonesia Diminta Evaluasi Strategi di BoP

Ringkasan Berita:

• Adidaya Institute berpotensi mengubah dinamika geopolitik Timur Tengah serta memengaruhi stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, dan keseimbangan kekuatan global.
• Survei Adidaya Institute menunjukkan isu Palestina Merdeka memiliki bobot strategis tertinggi (23 persen) dalam kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena menjadi sumber legitimasi moral dan politik Indonesia di panggung internasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Eskalasi konflik antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel dinilai menandai perubahan penting dalam dinamika geopolitik Timur Tengah.

Kondisi tersebut bahkan diperkirakan dapat memicu pergeseran konfigurasi kekuatan global yang lebih luas.

Hal itu disampaikan lembaga kajian kebijakan Adidaya Institute yang menilai konflik tersebut tidak lagi sekadar persoalan keamanan regional, tetapi berpotensi memengaruhi stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, hingga keseimbangan kekuatan dalam sistem multipolar yang tengah terbentuk.

“Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah,” ucap Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo, dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026). 

Berdasarkan survei yang dilakukan Adidaya Institute terhadap 72 pakar nasional, isu Palestina Merdeka disebut memiliki bobot strategis paling tinggi dalam struktur kebijakan strategis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bramastyo, isu Palestina tidak hanya berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan, tetapi juga menjadi sumber legitimasi moral dan politik bagi Indonesia dalam menentukan posisi di panggung internasional.

“Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa isu Palestina Merdeka memperoleh bobot strategis tertinggi, sekitar 23 persen, yang menempatkannya sebagai Anchor utama dalam struktur kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini memiliki implikasi geopolitik yang penting. Palestina bukan hanya isu solidaritas kemanusiaan, melainkan sumber legitimasi normatif yang menentukan kredibilitas posisi Indonesia dalam sistem internasional,” jelas dia.

Namun, dia menilai Indonesia juga memiliki peluang unik untuk memainkan peran sebagai swing state dalam diplomasi global. Dengan latar belakang sejarah anti-kolonial, prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta hubungan yang relatif seimbang dengan berbagai blok kekuatan dunia, Indonesia dinilai memiliki ruang untuk menjadi aktor penyeimbang dalam arsitektur perdamaian internasional.

Salah satu isu yang kini memicu perdebatan adalah keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi diplomasi Board of Peace (BoP). Sejumlah kalangan menilai perlu ada evaluasi terkait manfaat strategis dari keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.

Meski demikian, Bramastyo menilai keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP tidak semata-mata bersifat politis, tetapi memiliki dimensi strategis yang lebih luas.

“Keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP patut dipahami sebagai langkah strategis, bukan sekadar pilihan politik jangka pendek. Partisipasi ini justru sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia harus aktif berperan dalam menciptakan ketertiban dunia. Namun Adidaya Institute juga mencermati bahwa eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan internasional terhadap efektivitas arsitektur BoP dalam membangun perdamaian dan rekonstruksi Palestina,” kata Bram.

Karena itu, pihaknya menilai pemerintah perlu melakukan kalibrasi geopolitik secara cepat terhadap setiap konfigurasi strategis yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

Apabila dalam proses evaluasi tersebut pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap posisi Indonesia dalam BoP, maka langkah tersebut harus dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif dengan Amerika Serikat.

"Pemerintah tentu tidak perlu terburu-buru mengambil langkah keluar dari (BoP). Di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, justru diperlukan sikap yang tenang, rasional, dan strategis. Kehadiran Indonesia dalam BoP harus dilihat sebagai peluang diplomatik yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian dunia,” kata Bramastyo.

Bramastyo menjelaskan selama puluhan tahun, wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza selalu menghadapi berbagai hambatan politik internasional. Namun melalui mekanisme BoP, untuk pertama kalinya terbuka peluang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi perdamaian di kawasan tersebut.